Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat pada 2022 menargetkan penurunan angka "stunting" atau kekerdilan hingga 27,7 persen.
Wakil Bupati Majene Arismunandar, pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, Senin mengatakan penurunan angka stunting 27,7 persen pada 2022 itu berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
"Saat ini, angka stunting di Majene sekitar 33 persen, atau masih kurang lebih enam persen dari target yang ditetapkan," kata Arismunandar.
Posisi Kabupaten Majene terhadap kasus stunting katanya, juga tertinggi kedua di Sulbar.
Namun sepanjang ada komitmen melalui pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati menurut Arismunandar, bisa tepat sasaran dan berkontribusi dalam penurunan stunting di Majene.
"Itu tugas kita bersama. Semua bisa dicapai kalau kita berkolaborasi bersama, kolaborasi yang kuat dan betul betul serius," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene Hasnawati menyebutkan, atas hasil rekonsiliasi dan audit stunting, ditekankan agar adanya intervensi kepada OPD terkait yang masuk dalam aksi penanganan percepatan angka stunting.
"Kami sudah paparkan angka-angka yang akan diintervensi semua OPD. Nanti BKKBN selaku Sekretariat Satgas Stunting Majene akan membagi ke seluruh desa dan kelurahan melalui pendamping keluarga dengan melihat indikator dan risiko stunting," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan sinyal positif dari BKKBN Provinsi Sulbar untuk melakukan rembuk stunting di minggu pertama dan kedua September 2022.
Wakil Bupati Majene Arismunandar, pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, Senin mengatakan penurunan angka stunting 27,7 persen pada 2022 itu berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
"Saat ini, angka stunting di Majene sekitar 33 persen, atau masih kurang lebih enam persen dari target yang ditetapkan," kata Arismunandar.
Posisi Kabupaten Majene terhadap kasus stunting katanya, juga tertinggi kedua di Sulbar.
Namun sepanjang ada komitmen melalui pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati menurut Arismunandar, bisa tepat sasaran dan berkontribusi dalam penurunan stunting di Majene.
"Itu tugas kita bersama. Semua bisa dicapai kalau kita berkolaborasi bersama, kolaborasi yang kuat dan betul betul serius," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene Hasnawati menyebutkan, atas hasil rekonsiliasi dan audit stunting, ditekankan agar adanya intervensi kepada OPD terkait yang masuk dalam aksi penanganan percepatan angka stunting.
"Kami sudah paparkan angka-angka yang akan diintervensi semua OPD. Nanti BKKBN selaku Sekretariat Satgas Stunting Majene akan membagi ke seluruh desa dan kelurahan melalui pendamping keluarga dengan melihat indikator dan risiko stunting," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan sinyal positif dari BKKBN Provinsi Sulbar untuk melakukan rembuk stunting di minggu pertama dan kedua September 2022.