Majene, Sulbar (ANTARA News) - Dinas Koperasi, Perindusterian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menyebutkan hingga saat ini tercatat sebanyak 11.600 anggota dari 110 koperasi aktif di daerah itu sebagai penopang perekonomian warga.
Kepala Diskoperindag Majene, Naim Suro, di Majene, Selasa, mengatakan, sistem perekonomian Majene masih sangat besar tergantung oleh pengelolaan koperasi yang selama ini dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
"Pastinya, dalam setiap pengelolaan koperasi ada beberapa lembaga yang bisa berjalan dan bertahan dan beberapa lembaga koperasi lainnya mati akibat sistem pengelolaan yang belum maksimal," ungkapnya.
Mengantisipasi hal itu, dia mengaku tetap dibutuhkan kemitraan yang baik antara pihak swasta, perbankan, maupun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap berperan langsung dalam pengelolaan kelompok masyarakat yang terlibat dalam sistem perekonomian.
Naim menyebutkan, beberapa SKPD yang dianggap memiliki peran besar dalam pertumbuhan perkoperasian di Majene adalah Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan usaha perikanan dan kelompok nelayan.
Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, melalui pengelolaan kelompok tani.
"Untuk mengembangkan koperasi agar lebih besar dan lebih bermanfaat bagi perekonomian warga melalui dukungan perbankan dalam menyerahkan bantuan pendanaan. Selain itu, dibutuhkan bantuan SKPD untuk mengoordinasikan beberapa hal terkait pengelolaan koperasi di tiap sektor yang ditangani," ungkapnya.
Dia mengaku, selama ini masih terdapat kendala sistem pendanaan dari pihak perbankan untuk menyalurkan modal bantuan. Beberapa usaha kecil yang ingin mengelola sistem perkoperasian masih mengeluhkan sulitnya bantuan pendanaan.
"Selain itu, beberapa SKPD masih lamban dalam melakukan koordinasi kepada kami untuk memaksimalkan pengelolaan kelopok tani maupun nelayan, padahal itu merupakan potensi besar untuk mengembangkan usaha petani dan nelayan melalui sistem perkoperasian," ucap Naim.
Dengan jumlah koperasi dan anggotanya yang tercatat hingga saat ini diharapkan agar setiap tahun mampu mengalami peningkatan melalui sistem dan kebijakan berpihak yang diterapkan oleh perbankan.
Menurutnya, peran SKPD dianggap sangat penting untuk ikut mendorong perekonomian warga melalui maksimalisasi usaha warga dengan memanfaatkan koperasi sehingga sistem yang telah lama diterapkan di Indonesia itu bisa menjadi jawaban atas tantangan perekonomian warga. (T.KR-AHN/F002)
Kepala Diskoperindag Majene, Naim Suro, di Majene, Selasa, mengatakan, sistem perekonomian Majene masih sangat besar tergantung oleh pengelolaan koperasi yang selama ini dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
"Pastinya, dalam setiap pengelolaan koperasi ada beberapa lembaga yang bisa berjalan dan bertahan dan beberapa lembaga koperasi lainnya mati akibat sistem pengelolaan yang belum maksimal," ungkapnya.
Mengantisipasi hal itu, dia mengaku tetap dibutuhkan kemitraan yang baik antara pihak swasta, perbankan, maupun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap berperan langsung dalam pengelolaan kelompok masyarakat yang terlibat dalam sistem perekonomian.
Naim menyebutkan, beberapa SKPD yang dianggap memiliki peran besar dalam pertumbuhan perkoperasian di Majene adalah Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan usaha perikanan dan kelompok nelayan.
Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, melalui pengelolaan kelompok tani.
"Untuk mengembangkan koperasi agar lebih besar dan lebih bermanfaat bagi perekonomian warga melalui dukungan perbankan dalam menyerahkan bantuan pendanaan. Selain itu, dibutuhkan bantuan SKPD untuk mengoordinasikan beberapa hal terkait pengelolaan koperasi di tiap sektor yang ditangani," ungkapnya.
Dia mengaku, selama ini masih terdapat kendala sistem pendanaan dari pihak perbankan untuk menyalurkan modal bantuan. Beberapa usaha kecil yang ingin mengelola sistem perkoperasian masih mengeluhkan sulitnya bantuan pendanaan.
"Selain itu, beberapa SKPD masih lamban dalam melakukan koordinasi kepada kami untuk memaksimalkan pengelolaan kelopok tani maupun nelayan, padahal itu merupakan potensi besar untuk mengembangkan usaha petani dan nelayan melalui sistem perkoperasian," ucap Naim.
Dengan jumlah koperasi dan anggotanya yang tercatat hingga saat ini diharapkan agar setiap tahun mampu mengalami peningkatan melalui sistem dan kebijakan berpihak yang diterapkan oleh perbankan.
Menurutnya, peran SKPD dianggap sangat penting untuk ikut mendorong perekonomian warga melalui maksimalisasi usaha warga dengan memanfaatkan koperasi sehingga sistem yang telah lama diterapkan di Indonesia itu bisa menjadi jawaban atas tantangan perekonomian warga. (T.KR-AHN/F002)