Makassar (ANTARA) - Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, mendeklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Makassar, Senin.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar mengatakan bahwa ZI merupakan perwujudan komitmen dari seluruh pegawai untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas.
“Zona Integritas tidak hanya sebatas baliho atau spanduk semata yang dipasang di lingkungan kantor, tetapi Zona Integritas harus diwujudkan dengan perbuatan, ikhtiar, dan janji. Ini bertujuan agar pembangunan Zona Integritas dapat dirasakan seluruh masyarakat selaku pengguna layanan publik," tambah Isnu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyampaikan pentingnya mewujudkan birokrasi pemerintahan melalui pembangunan revolusi mental yang mencakup integritas, etos kerja, dan gotong royong.
“Untuk menerapkan integritas harus disertai dengan sikap komitmen, konsistensi, kejujuran dalam bekerja, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Abdul Hayat.
Ia berharap melalui deklarasi ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulsel.
Abdul Hayat mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Sulsel yang terlebih dahulu mencanangkan ZI.
Kanwil Kemenkumham Sulsel sudah melakukan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan ZI tahun 2022, pada 11 Januari 2021. Bahkan pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah berhasil meraih predikat WBK.
“Semoga Kanwil Kemenkumham Sulsel tetap konsisten memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat," tambah Abdul Hayat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar mengatakan bahwa ZI merupakan perwujudan komitmen dari seluruh pegawai untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas.
“Zona Integritas tidak hanya sebatas baliho atau spanduk semata yang dipasang di lingkungan kantor, tetapi Zona Integritas harus diwujudkan dengan perbuatan, ikhtiar, dan janji. Ini bertujuan agar pembangunan Zona Integritas dapat dirasakan seluruh masyarakat selaku pengguna layanan publik," tambah Isnu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyampaikan pentingnya mewujudkan birokrasi pemerintahan melalui pembangunan revolusi mental yang mencakup integritas, etos kerja, dan gotong royong.
“Untuk menerapkan integritas harus disertai dengan sikap komitmen, konsistensi, kejujuran dalam bekerja, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Abdul Hayat.
Ia berharap melalui deklarasi ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulsel.
Abdul Hayat mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Sulsel yang terlebih dahulu mencanangkan ZI.
Kanwil Kemenkumham Sulsel sudah melakukan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan ZI tahun 2022, pada 11 Januari 2021. Bahkan pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah berhasil meraih predikat WBK.
“Semoga Kanwil Kemenkumham Sulsel tetap konsisten memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat," tambah Abdul Hayat.