Kemenkumham Sulsel semangati jajaran UPT wujudkan WBK
Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan terus menyemangati para Kepala Unit Pelaksanan Unit (UPT) dan tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) nya untuk terus menjaga semangat, kekompakan dan kerjasama dalam mewujukkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Saat ini kalian telah memasuki proses penilaian oleh TPI yang akan dilaksanakan dari pada 13- 19 Mei. Untuk itu segala sesuatunya sudah harus siap sesuai dengan yang telah dituangkan dalam dokumen LKE,” kata Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Indah Rahayuningsih saat memberikan pengarahan kepada Kepala UPT jelang pelaksanaan evaluasi terhadap 15 UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel telah dinyatakan lolos Administrasi oleh unit Eselon I masing-masing secara daring dari ruang rapat pimpinan, Makassar, Kamis (9/5).
Kadivmin mengatakan Kepala UPT dan seluruh jajarannya harus mampu memberikan bukti nyata implementasi pembangunan ZI kepada TPI baik itu melalui pemaparan, video profil dan pelaksanaan pelayanan maupun tugas sehari-hari.
“Jangan sampai saat dilakukan Observasi lapangan oleh TPI, apa yang ada pada dokumen LKE tidak dapat ditunjukkan dalam implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Menururt Indah, pembangunan ZI harus sudah tertanam dan terimplementasi dalam pelaksanaan tugas, implementasi ZI utamanya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghindarkan pegawai dari kegiatan yang terindikasi korupsi dan pungli.
”Sebagai role model, pimpinan Satker harus mampu menunjukkan integritas yang tinggi dan perilaku yang baik dalam pelaksanaan tuganya,” ungkap Indah
Terakhir Indah rahayuningsih berpesan agar seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan mampu menyiapkan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan public yang dimulai dari tempat parkir sampai ruang layanan.
Sebagaimana kita ketahui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui pembangunan ZI menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Proses pembangunan ZI tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.(*/Inf)
“Saat ini kalian telah memasuki proses penilaian oleh TPI yang akan dilaksanakan dari pada 13- 19 Mei. Untuk itu segala sesuatunya sudah harus siap sesuai dengan yang telah dituangkan dalam dokumen LKE,” kata Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Indah Rahayuningsih saat memberikan pengarahan kepada Kepala UPT jelang pelaksanaan evaluasi terhadap 15 UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel telah dinyatakan lolos Administrasi oleh unit Eselon I masing-masing secara daring dari ruang rapat pimpinan, Makassar, Kamis (9/5).
Kadivmin mengatakan Kepala UPT dan seluruh jajarannya harus mampu memberikan bukti nyata implementasi pembangunan ZI kepada TPI baik itu melalui pemaparan, video profil dan pelaksanaan pelayanan maupun tugas sehari-hari.
“Jangan sampai saat dilakukan Observasi lapangan oleh TPI, apa yang ada pada dokumen LKE tidak dapat ditunjukkan dalam implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Menururt Indah, pembangunan ZI harus sudah tertanam dan terimplementasi dalam pelaksanaan tugas, implementasi ZI utamanya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menghindarkan pegawai dari kegiatan yang terindikasi korupsi dan pungli.
”Sebagai role model, pimpinan Satker harus mampu menunjukkan integritas yang tinggi dan perilaku yang baik dalam pelaksanaan tuganya,” ungkap Indah
Terakhir Indah rahayuningsih berpesan agar seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan mampu menyiapkan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan public yang dimulai dari tempat parkir sampai ruang layanan.
Sebagaimana kita ketahui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui pembangunan ZI menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Proses pembangunan ZI tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.(*/Inf)