Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulsel bersinergi dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024.
"Kalau kita lihat trennya antara pemilu dan pilkada, memang kelihatan sekali itu ketidaknetralan ASN pada saat pilkada," ungkap Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi dalam Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulsel, Kamis.
Menurut Arumahi, dari beberapa kali pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak pada 2018, 2019, dan 2020, tren pelanggaran netralitas ASN tercatat cukup tinggi di Sulsel. Sehingga, lanjutnya, KPU Sulsel perlu menjalin kerja sama dengan Pemprov untuk berpartisipasi mengawasi gerak-gerik ASN di Pemilu 2024.
"Ada korelasi positif antara pimpinan daerah menjadi peserta pilkada dengan sikap batinnya ASN. Itu juga kelihatan. Datanya, ada berapa kasus ASN ditangani saat pemilu dan pilkada lalu," jelasnya.
Selain itu, ada pula dugaan ASN diajak terjun ke arus politik praktis secara masif. Sehingga, dampaknya akan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan maksimal namun terganggu akibat kesibukan ASN terlibat politik praktis.
"Lebih parah lagi kalau ada perilaku diskriminasi (ASN) di situ bahwa itu bukan pendukung mereka. Inilah yang sekarang kami cegah sebenarnya," kata Arumahi.
Guna mencegah pelanggaran berulang, kata dia, Bawaslu Sulsel berupaya menekan angka pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan sosialisasi, koordinasi bersama pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut menghadirkan pesta demokrasi lebih bersih dan berintegritas.
"Sekarang ini kami fokus dulu pada pencegahan-pencegahan memberikan kesadaran. Menurut kami, teman-teman ASN itu orang cerdas semua, paham bisa baca undang-undang, tapi ada tarikan dari kiri kanan untuk mereka tidak netral. Makanya kita lakukan sosialisasi untuk penguatan kepada ASN, untuk tetap netral, karena itu menyangkut dengan pelayanan publik," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan pihaknya telah duduk bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk TNI dan Polri.
"Nah itu ada kaitan dengan dibahas nanti, memang masuk ranah ke situ; yang kami waspadai utama adalah tidak menggunakan politik namanya identitas, SARA yang berat. Politik uang kan bisa kami eliminasi berdasarkan strategi dan pandangan dari Bawaslu," ujar Abdul Hayat.
"Kalau kita lihat trennya antara pemilu dan pilkada, memang kelihatan sekali itu ketidaknetralan ASN pada saat pilkada," ungkap Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi dalam Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulsel, Kamis.
Menurut Arumahi, dari beberapa kali pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak pada 2018, 2019, dan 2020, tren pelanggaran netralitas ASN tercatat cukup tinggi di Sulsel. Sehingga, lanjutnya, KPU Sulsel perlu menjalin kerja sama dengan Pemprov untuk berpartisipasi mengawasi gerak-gerik ASN di Pemilu 2024.
"Ada korelasi positif antara pimpinan daerah menjadi peserta pilkada dengan sikap batinnya ASN. Itu juga kelihatan. Datanya, ada berapa kasus ASN ditangani saat pemilu dan pilkada lalu," jelasnya.
Selain itu, ada pula dugaan ASN diajak terjun ke arus politik praktis secara masif. Sehingga, dampaknya akan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan maksimal namun terganggu akibat kesibukan ASN terlibat politik praktis.
"Lebih parah lagi kalau ada perilaku diskriminasi (ASN) di situ bahwa itu bukan pendukung mereka. Inilah yang sekarang kami cegah sebenarnya," kata Arumahi.
Guna mencegah pelanggaran berulang, kata dia, Bawaslu Sulsel berupaya menekan angka pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan sosialisasi, koordinasi bersama pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut menghadirkan pesta demokrasi lebih bersih dan berintegritas.
"Sekarang ini kami fokus dulu pada pencegahan-pencegahan memberikan kesadaran. Menurut kami, teman-teman ASN itu orang cerdas semua, paham bisa baca undang-undang, tapi ada tarikan dari kiri kanan untuk mereka tidak netral. Makanya kita lakukan sosialisasi untuk penguatan kepada ASN, untuk tetap netral, karena itu menyangkut dengan pelayanan publik," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan pihaknya telah duduk bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk TNI dan Polri.
"Nah itu ada kaitan dengan dibahas nanti, memang masuk ranah ke situ; yang kami waspadai utama adalah tidak menggunakan politik namanya identitas, SARA yang berat. Politik uang kan bisa kami eliminasi berdasarkan strategi dan pandangan dari Bawaslu," ujar Abdul Hayat.