Majene, Sulbar (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mengidentifikasi sebanyak 10 titik rawan banjir di daerah itu, sebagian besar di antaranya merupakan kawasan sungai pada beberapa kecamatan.
"Terdapat sekitar 10 titik rawan banjir di Majene yang perlu diwaspadai saat memasuki musim hujan, di antaranya beberapa titik sungai di Kecamatan Pemboang, di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, beberapa titik sungai di Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, dan kawasan Kota Majene," kata Kepala BPBD Majene, Mansyur T, di Majene, Senin.
Faktor peningkatan curah hujan pada akhir 2012 hingga awal 2013 perlu diwaspadai dan perlu segera diantisipasi baik oleh pemerintah maupun warga sekitar sebab tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak langsung kepada warga.
Dia mengaku, sesuai hasil laporan dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulbar kepada BPBD, curah hujan tahun ini akan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga potensi munculnya banjir di beberapa titik tersebut sangat besar.
"Dari beberapa titik rawan banjir, sebagian besar di antaranya merupakan daerah aliran sungai (DAS), kecuali kawasan kota yang merupakan salah-satu langganan banjir setiap tahun ketika memasuki puncuk musim penghujan," ungkapnya.
Sesuai gambaran tersebut, Mansyur mengimbau kepada seluruh warga yang berada di beberapa titik sungai rawan banjir untuk lebih waspada dan melakukan beberapa upaya agar mengurangi peluang munculnya banjir.
"Saat ini kami sementara berkonsentrasi melakukan antisipasi munculnya banjir di sekitar kawasan kota. Kami bekerja sama dengan Disperkimber (Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan) Majene untuk melakukan pembersihan dan pengerukan saluran yang dianggap tersumbat dan menjadi pemicu banjir," lanjutnya.
Khusus untuk antisipasi banjir di luar kota, BPBD mengaku sementara menunggu pencairan dana dari pemerintah pusat sebelum mengambil tindakan sebab hal ini butuh biaya relatif besar.
Mansyur mengaku, khusus banjir di kawasan sungai membutuhkan normalisasi dan itu tentunya butuh biaya yang cukup besar dibanding penanganan banjir dalam kota yang sebelumnya telah dianggarkan oleh pemerintah, selain itu ditangani oleh beberapa SKPD. (T.KR-AHN/F002)
"Terdapat sekitar 10 titik rawan banjir di Majene yang perlu diwaspadai saat memasuki musim hujan, di antaranya beberapa titik sungai di Kecamatan Pemboang, di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, beberapa titik sungai di Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, dan kawasan Kota Majene," kata Kepala BPBD Majene, Mansyur T, di Majene, Senin.
Faktor peningkatan curah hujan pada akhir 2012 hingga awal 2013 perlu diwaspadai dan perlu segera diantisipasi baik oleh pemerintah maupun warga sekitar sebab tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak langsung kepada warga.
Dia mengaku, sesuai hasil laporan dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulbar kepada BPBD, curah hujan tahun ini akan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga potensi munculnya banjir di beberapa titik tersebut sangat besar.
"Dari beberapa titik rawan banjir, sebagian besar di antaranya merupakan daerah aliran sungai (DAS), kecuali kawasan kota yang merupakan salah-satu langganan banjir setiap tahun ketika memasuki puncuk musim penghujan," ungkapnya.
Sesuai gambaran tersebut, Mansyur mengimbau kepada seluruh warga yang berada di beberapa titik sungai rawan banjir untuk lebih waspada dan melakukan beberapa upaya agar mengurangi peluang munculnya banjir.
"Saat ini kami sementara berkonsentrasi melakukan antisipasi munculnya banjir di sekitar kawasan kota. Kami bekerja sama dengan Disperkimber (Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan) Majene untuk melakukan pembersihan dan pengerukan saluran yang dianggap tersumbat dan menjadi pemicu banjir," lanjutnya.
Khusus untuk antisipasi banjir di luar kota, BPBD mengaku sementara menunggu pencairan dana dari pemerintah pusat sebelum mengambil tindakan sebab hal ini butuh biaya relatif besar.
Mansyur mengaku, khusus banjir di kawasan sungai membutuhkan normalisasi dan itu tentunya butuh biaya yang cukup besar dibanding penanganan banjir dalam kota yang sebelumnya telah dianggarkan oleh pemerintah, selain itu ditangani oleh beberapa SKPD. (T.KR-AHN/F002)