Makassar (ANTARA) - Pihak terkait di Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja guna memantapkan peran Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli yang dapat memberi efek jera kepada para pelaku pungutan liar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, di Makassar, Selasa, mengakui pentingnya keberadaan Satgas Saber Pungli Sulawesi Selatan (Sulsel) karena mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.
Pembentukan Satgas Saber Pungli Sulsel merupakan respons dari arahan Presiden Jokowi pada 2016 atas maraknya tindakan pungli yang terjadi hampir di setiap sektor pelayanan publik.
"Fenomena ini kerap menjadi aduan masyarakat. Beberapa sektor yang diadukan masyarakat, seperti pada pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, sertipikat tanah, pendidikan, kepegawaian, dan bahkan sampai pada pengelolaan dana desa," ucapnya pada Raker Satgas Saber Pungli Sulsel.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengapresiasi dan mendukung kegiatan raker satgas menjadi ajang penguatan koordinasi dalam melakukan pemberantasan pungutan liar.
Abdul Hayat yang juga Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Sulsel ini berharap, raker tersebut bisa mendapat sambutan positif dari semua abdi masyarakat dan pelayan masyarakat untuk meningkatkan pengabdian dan pengawalan kepada masyarakat.
"Kalau tidak ada upaya pemberantasan pungli, masalah tersebut dapat menimbulkan rusaknya tatanan masyarakat, kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, serta menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah," ucapnya.
Melalui pembentukan Satgas Saber Pungli, diharapkan dapat memberikan efek jera yang terus menerus terjadi, yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli.
Dukungan unsur TNI Polri, Kejaksaan, Ombudsman, dan semua stakeholder terkait, lanjutnya, dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik