Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, memberikan bantuan sosial permodalan untuk 100 alumnus balai latihan kerja (BLK) sebesar Rp500 juta guna pengendalian inflasi dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2022.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif melalui keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan bantuan permodalan tersebut ditujukan kepada alumni BLK yang belum pernah mendapatkan bantuan peralatan kerja.
"Bantuan yang disiapkan itu Rp500 juta dan setiap orang menerima Rp50 juta untuk 100 penerima," ujarnya.
Saiful Arif mengatakan pemerintah daerah juga senantiasa menganggarkan bantuan peralatan kerja kepada para alumni BLK sejak 2017 melalui program prioritas Bupati Selayar.
Beberapa bantuan yang diserahkan kepada para alumni BLK disesuaikan seperti bantuan paket peralatan menjahit, paket peralatan perbengkelan, dan paket peralatan pertukangan.
Ia berpesan kepada 100 penerima agar bantuan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi lebih pada pengadaan perlengkapan untuk menunjang pekerjaan.
"Pesan saya bantuannya jangan digunakan untuk hal-hal konsumtif karena jika demikian berapapun besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya akan bersifat sementara. Namun, jika dijadikan modal usaha maka akan memberikan penghasilan yang lebih berkesinambungan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.
Kajari Selayar Hendra Syarbaini yang melakukan pendampingan terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dalam hal peraturan dan regulasi mengatakan bantuan yang diberikan itu merupakan uang negara karena dari APBD Perubahan.
"Tentunya sebelum bantuan ini diberikan sudah melalui kajian dan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak tepat sasaran maka negara yang rugi, aparat hukum punya kewajiban untuk mengusut itu," katanya.
Sementara itu, Kadis PMPTSPTK Miuhammad Arsyad mengatakan, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada para penerima bantuan mengenai pemanfaatan bansos yang diterima.
"Kami akan tetap melaksanakan monitoring kepada penerima tentang pemanfaatan bantuan dan evaluasi apakah bansos ini efektif untuk tetap kita jalankan ke depannya," ucap dia.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Saiful Arif melalui keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan bantuan permodalan tersebut ditujukan kepada alumni BLK yang belum pernah mendapatkan bantuan peralatan kerja.
"Bantuan yang disiapkan itu Rp500 juta dan setiap orang menerima Rp50 juta untuk 100 penerima," ujarnya.
Saiful Arif mengatakan pemerintah daerah juga senantiasa menganggarkan bantuan peralatan kerja kepada para alumni BLK sejak 2017 melalui program prioritas Bupati Selayar.
Beberapa bantuan yang diserahkan kepada para alumni BLK disesuaikan seperti bantuan paket peralatan menjahit, paket peralatan perbengkelan, dan paket peralatan pertukangan.
Ia berpesan kepada 100 penerima agar bantuan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi lebih pada pengadaan perlengkapan untuk menunjang pekerjaan.
"Pesan saya bantuannya jangan digunakan untuk hal-hal konsumtif karena jika demikian berapapun besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya akan bersifat sementara. Namun, jika dijadikan modal usaha maka akan memberikan penghasilan yang lebih berkesinambungan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.
Kajari Selayar Hendra Syarbaini yang melakukan pendampingan terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dalam hal peraturan dan regulasi mengatakan bantuan yang diberikan itu merupakan uang negara karena dari APBD Perubahan.
"Tentunya sebelum bantuan ini diberikan sudah melalui kajian dan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak tepat sasaran maka negara yang rugi, aparat hukum punya kewajiban untuk mengusut itu," katanya.
Sementara itu, Kadis PMPTSPTK Miuhammad Arsyad mengatakan, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada para penerima bantuan mengenai pemanfaatan bansos yang diterima.
"Kami akan tetap melaksanakan monitoring kepada penerima tentang pemanfaatan bantuan dan evaluasi apakah bansos ini efektif untuk tetap kita jalankan ke depannya," ucap dia.