Mamuju (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Hamid, menilai terminal agrobisnis di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara mubazir karena hingga sekarang belum berfungsi dengan baik.
"Pembangunan terminal agrobisnis itu didanai oleh pemerintah pusat dengan dana yang cukup besar. Namun sayangnya, aktivitas di terminal itu sama sekali belum ada," katanya di Mamuju, Minggu.
Sebetulnya, menurut Hamid, keberadaan terminal agrobsinis di Mamuju Utara mampu mendongkrak ekspor komoditas di kota ujung utara Sulbar itu.
Namun, pada kenyataannya terminal agrobisnis itu belum berfungsi. "Hal ini yang menjadi keprihatinan kami karena hingga kini belum dimanfaatkan secara baik," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pembangunan terminal agrobisnis itu belum berfungsi dengan baik akibat belum adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya.
"Ini yang harus kita carikan solusinya agar keberadaan terminal agrobisnis itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekspor di daerah penghasil kelapa sawit tersebut," kata Hamid.
Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan bahwa pemanfaatan terminal agrobisnis itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah di Mamuju Utara.
Demikian halnya dengan keberadaan jembatan timbang di Kecamatan Sarjo, menurut dia, juga belum berfungsi dengan baik.
"Keberadaan jembatan timbang itu sejak 2007. Namun, karena beberapa hal, termasuk belum adanya pasokan listrik dan pengadaan sarana penunjang lainnya sehingga belum berfungsi dengan baik," katanya.
Padahal, lanjut dia, keberadaan jembatan timbang itu memiliki fungsi kontrol angkutan barang yang melintasi daerah itu.
"Beberapa persoalan ini kami ketahui setelah melakukan perjalan komisi DPRD ke kota Pasangkayu. Ini yang menjadi catatan kami untuk bisa mendapat perhatian dari pemerintah guna mendukung perekonomian masyarakat di daerah itu," pungkasnya. (T.KR-ACO/D007)
"Pembangunan terminal agrobisnis itu didanai oleh pemerintah pusat dengan dana yang cukup besar. Namun sayangnya, aktivitas di terminal itu sama sekali belum ada," katanya di Mamuju, Minggu.
Sebetulnya, menurut Hamid, keberadaan terminal agrobsinis di Mamuju Utara mampu mendongkrak ekspor komoditas di kota ujung utara Sulbar itu.
Namun, pada kenyataannya terminal agrobisnis itu belum berfungsi. "Hal ini yang menjadi keprihatinan kami karena hingga kini belum dimanfaatkan secara baik," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pembangunan terminal agrobisnis itu belum berfungsi dengan baik akibat belum adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya.
"Ini yang harus kita carikan solusinya agar keberadaan terminal agrobisnis itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekspor di daerah penghasil kelapa sawit tersebut," kata Hamid.
Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan bahwa pemanfaatan terminal agrobisnis itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah di Mamuju Utara.
Demikian halnya dengan keberadaan jembatan timbang di Kecamatan Sarjo, menurut dia, juga belum berfungsi dengan baik.
"Keberadaan jembatan timbang itu sejak 2007. Namun, karena beberapa hal, termasuk belum adanya pasokan listrik dan pengadaan sarana penunjang lainnya sehingga belum berfungsi dengan baik," katanya.
Padahal, lanjut dia, keberadaan jembatan timbang itu memiliki fungsi kontrol angkutan barang yang melintasi daerah itu.
"Beberapa persoalan ini kami ketahui setelah melakukan perjalan komisi DPRD ke kota Pasangkayu. Ini yang menjadi catatan kami untuk bisa mendapat perhatian dari pemerintah guna mendukung perekonomian masyarakat di daerah itu," pungkasnya. (T.KR-ACO/D007)