Mamuju (ANTARA News) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr Achmad Azis mengatakan penanganan penyakit malaria di daerah ini cukup berhasil dengan meraih predikat dari endemis menjadi zona tertanggulangi.
"Sebelumnya pemerintah pusat menetapkan Sulawesi Barat Sulbar) sebagai daerah dengan kategori endemis Malaria. Namun sekarang peringkatnya menjadi zona tertanggulangi," katanya di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, perubahan status dari zona endemis menjadi zona tertanggulangi menunjukkan bahwa penanganan penyakit malaria di Sulbar dianggap berhasil.
"Penilaian itu bukan dari kami, tetapi berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat terkait penanganan malaria di Indonesia," ujarnya.
Karena itu, kata dia, perlu penanganan secara sistematis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan upata mengatasi persoalan kesehatan.
"Semua pihak harus saling mengambil peran dan tidak saling menyalahkan. Harus saling memberikan dukungan. Kondisi inilah yang terjalin selama ini sehingga penanganan penyakit malaria tertangani dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, penanganan sektor kesehatan ini mengalami banyak perubahan karena dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Pemerintah provinsi sudah maksimal menyiapkan anggaran pembangunan bidang kesehatan walaupun masih minim. Hal ini terkait dengan kondisi keuangan di pemerintah provinsi," ujarnya.
Achmad mengatakan, jumlah penderita malaria di Sulbar dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan menjadi sekitar tiga persen dari jumlah penduduk.
"Jumlah penderita malaria di Sulbar mencapai enam persen pada 2007 dari total 1,2 juta penduduk. Sekarang mengalami penurunan menjadi tiga persen," kata dia. (T.KR-ACO/E005)
"Sebelumnya pemerintah pusat menetapkan Sulawesi Barat Sulbar) sebagai daerah dengan kategori endemis Malaria. Namun sekarang peringkatnya menjadi zona tertanggulangi," katanya di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, perubahan status dari zona endemis menjadi zona tertanggulangi menunjukkan bahwa penanganan penyakit malaria di Sulbar dianggap berhasil.
"Penilaian itu bukan dari kami, tetapi berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat terkait penanganan malaria di Indonesia," ujarnya.
Karena itu, kata dia, perlu penanganan secara sistematis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan upata mengatasi persoalan kesehatan.
"Semua pihak harus saling mengambil peran dan tidak saling menyalahkan. Harus saling memberikan dukungan. Kondisi inilah yang terjalin selama ini sehingga penanganan penyakit malaria tertangani dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, penanganan sektor kesehatan ini mengalami banyak perubahan karena dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Pemerintah provinsi sudah maksimal menyiapkan anggaran pembangunan bidang kesehatan walaupun masih minim. Hal ini terkait dengan kondisi keuangan di pemerintah provinsi," ujarnya.
Achmad mengatakan, jumlah penderita malaria di Sulbar dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan menjadi sekitar tiga persen dari jumlah penduduk.
"Jumlah penderita malaria di Sulbar mencapai enam persen pada 2007 dari total 1,2 juta penduduk. Sekarang mengalami penurunan menjadi tiga persen," kata dia. (T.KR-ACO/E005)