Polman, Sulbar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik berkomitmen dan mendukung penuh pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi daerah otonomi baru (DOB). pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar Sulbar.
"Pemekaran dan pembentukan Kabupaten Balanipa adalah suatu keniscayaan untuk kesejahteraan masyarakat Balanipa, sehingga harus didukung dan direalisasikan," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Polman, Minggu.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbar telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh pemekaran Kabupaten Balanipa dan bersama akan berjuang dan mendukung terwujudnya Kabupaten Balanipa.
Menurut dia, upaya pemekaran Balanipa sudah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga optimis akan segera dapat diwujudkan ketika moratorium pemekaran daerah di Indonesia, telah selesai dilaksanakan pemerintah.
"Saya yang akan berupaya untuk menjadi pemain utama dalam upaya pemekaran Balanipa, dan itu sudah menjadi komitmen, karena semenjak menjadi penjabat Gubernur Sulbar, saya sudah merasa menjadi keluarga bagi masyarakat Sulbar," kata Akmal Malik yang masih menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri.
Ia berharap, para pejuang dan tokoh pemekaran Balanipa dapat bersabar, serta menunggu hingga pemekaran wilayah di Indonesia dapat kembali dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Balanipa.
Ia meminta, agar pemerintah Kabupaten Polman sebagai kabupaten induk Kabupaten Balanipa juga mendukung penuh serta mempersiapkan batas wilayah Kabupaten Balanipa dan membangun infrastruktur pendukunnya serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alamnya agar siap menjadi daerah otonom baru.
DPRD dan Pemerintah Sulbar pada 2019 lalu telah menandatangani persetujuan bersama pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia.
DOB Balanipa akan meliputi wilayah Balanipa yakni Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Luyo, Allu, Tubbi Taramanu dan Limboro.
"Pemekaran dan pembentukan Kabupaten Balanipa adalah suatu keniscayaan untuk kesejahteraan masyarakat Balanipa, sehingga harus didukung dan direalisasikan," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Polman, Minggu.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbar telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh pemekaran Kabupaten Balanipa dan bersama akan berjuang dan mendukung terwujudnya Kabupaten Balanipa.
Menurut dia, upaya pemekaran Balanipa sudah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga optimis akan segera dapat diwujudkan ketika moratorium pemekaran daerah di Indonesia, telah selesai dilaksanakan pemerintah.
"Saya yang akan berupaya untuk menjadi pemain utama dalam upaya pemekaran Balanipa, dan itu sudah menjadi komitmen, karena semenjak menjadi penjabat Gubernur Sulbar, saya sudah merasa menjadi keluarga bagi masyarakat Sulbar," kata Akmal Malik yang masih menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri.
Ia berharap, para pejuang dan tokoh pemekaran Balanipa dapat bersabar, serta menunggu hingga pemekaran wilayah di Indonesia dapat kembali dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Balanipa.
Ia meminta, agar pemerintah Kabupaten Polman sebagai kabupaten induk Kabupaten Balanipa juga mendukung penuh serta mempersiapkan batas wilayah Kabupaten Balanipa dan membangun infrastruktur pendukunnya serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alamnya agar siap menjadi daerah otonom baru.
DPRD dan Pemerintah Sulbar pada 2019 lalu telah menandatangani persetujuan bersama pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia.
DOB Balanipa akan meliputi wilayah Balanipa yakni Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Luyo, Allu, Tubbi Taramanu dan Limboro.