Makassar, Sulsel (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan mendorong Kementerian PUPR membangun infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
"Pada kunjungan spesifik ini, kami meninjau rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros sejauh mana kesiapan pembangunan tersebut," kata Andi di sela kunjungannya di Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis.
Menurut dia, perlu ada langkah antisipasi yang konkret untuk menghalau banjir di Kabupaten Maros, sehingga pada saat terjadi hujan deras dan ombak dari laut tidak memicu lagi meluapnya air ke pemukiman warga.
Kendati demikian, ia menyadari bahwa terdapat keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur penghalau banjir, sehingga akan dilakukan secara bertahap pembangunannya.
Dia mengatakan minimnya anggaran tidak akan menghalangi untuk melakukan pembangunan infrastruktur penghalau banjir setahap demi setahap.
Hal ini bercermin dari pembangunan infrastruktur penghalau banjir di Kabupaten Pangkep yang dilakukan secara bertahap dan akhirnya rampung.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pembangunan infrastruktur penghalau banjir ini akan menjadi prioritas yang dibahas di DPR RI setelah melakukan peninjauan lapangan.
Sementara, dari sisi proses penganggaran, diakui baru dapat dilaksanakan pada 2024, namun diupayakan tahun ini desainnya sudah rampung, karena sudah sangat mendesak bagi masyarakat yang menjadi langganan banjir.
Usulan pengadaan infrastruktur penghalau banjir di Kabupaten Maros juga akan dilakukan untuk penanganan banjir di Kota Parepare, Sulsel.
Hal itu mengingat Parepare kerap menjadi langganan banjir rob seperti yang terjadi saat hujan deras terjadi bersamaan air pasang dari laut.
"Pada kunjungan spesifik ini, kami meninjau rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros sejauh mana kesiapan pembangunan tersebut," kata Andi di sela kunjungannya di Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis.
Menurut dia, perlu ada langkah antisipasi yang konkret untuk menghalau banjir di Kabupaten Maros, sehingga pada saat terjadi hujan deras dan ombak dari laut tidak memicu lagi meluapnya air ke pemukiman warga.
Kendati demikian, ia menyadari bahwa terdapat keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur penghalau banjir, sehingga akan dilakukan secara bertahap pembangunannya.
Dia mengatakan minimnya anggaran tidak akan menghalangi untuk melakukan pembangunan infrastruktur penghalau banjir setahap demi setahap.
Hal ini bercermin dari pembangunan infrastruktur penghalau banjir di Kabupaten Pangkep yang dilakukan secara bertahap dan akhirnya rampung.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pembangunan infrastruktur penghalau banjir ini akan menjadi prioritas yang dibahas di DPR RI setelah melakukan peninjauan lapangan.
Sementara, dari sisi proses penganggaran, diakui baru dapat dilaksanakan pada 2024, namun diupayakan tahun ini desainnya sudah rampung, karena sudah sangat mendesak bagi masyarakat yang menjadi langganan banjir.
Usulan pengadaan infrastruktur penghalau banjir di Kabupaten Maros juga akan dilakukan untuk penanganan banjir di Kota Parepare, Sulsel.
Hal itu mengingat Parepare kerap menjadi langganan banjir rob seperti yang terjadi saat hujan deras terjadi bersamaan air pasang dari laut.