Makassar (Antara News) - Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Selatan Rahman Daeng Tayang mengatakan, petani kini membutuhkan kepastian harga pembelian pemerintah yang baru, karena saat ini petani sudah memasuki masa panen.
"Saat ini beberapa kabupaten di Sulsel sudah memasuki masa panen, namun HPP baru belum juga ditetapkan. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah segera menetapkan HPP periode 2013," kata Rahman di Makassar, Jumat.
Menurut dia, produksi petani pada saat panen cenderung mengalami penurunan, karena produksi yang cukup berlimpah dan kondisi itu menuruti hukum ekonomi.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat melindungi petani dengan adanya pembelian yang sesuai dengan hasil jerih payah petani.
Hal itu dibenarkan salah seorang petani di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulsel Daeng Jarre.
Menurut dia, rata-rata petani di wilayahnya sudah panen dan kini dalam tahap menjemur hasil produksi. Sementara untuk menjualnya, belum ada ketetapan HPP yang baru.
"Mau tak mau, jika kami membutuhkan uang untuk membayar hutang sarana produksi (Saprodi), maka harga beli yang diperoleh dari pihak penggilingan dalam bentuk beras rata-rata hanya Rp6.000 per kilogram, padahal HPP Rp6.500 per kg," kata ketua kelompok tani Masagena ini.
Akibatnya, lanjut dia, petani akan dirugikan, karena tidak ada kejelasan harga pembelian produksi petani dari pemerintah yang nota bene dijabarkan ke mitra Perum Bulog di lapangan.
Editor : Yuniardi
"Saat ini beberapa kabupaten di Sulsel sudah memasuki masa panen, namun HPP baru belum juga ditetapkan. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah segera menetapkan HPP periode 2013," kata Rahman di Makassar, Jumat.
Menurut dia, produksi petani pada saat panen cenderung mengalami penurunan, karena produksi yang cukup berlimpah dan kondisi itu menuruti hukum ekonomi.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat melindungi petani dengan adanya pembelian yang sesuai dengan hasil jerih payah petani.
Hal itu dibenarkan salah seorang petani di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulsel Daeng Jarre.
Menurut dia, rata-rata petani di wilayahnya sudah panen dan kini dalam tahap menjemur hasil produksi. Sementara untuk menjualnya, belum ada ketetapan HPP yang baru.
"Mau tak mau, jika kami membutuhkan uang untuk membayar hutang sarana produksi (Saprodi), maka harga beli yang diperoleh dari pihak penggilingan dalam bentuk beras rata-rata hanya Rp6.000 per kilogram, padahal HPP Rp6.500 per kg," kata ketua kelompok tani Masagena ini.
Akibatnya, lanjut dia, petani akan dirugikan, karena tidak ada kejelasan harga pembelian produksi petani dari pemerintah yang nota bene dijabarkan ke mitra Perum Bulog di lapangan.
Editor : Yuniardi