Makassar (ANTARA) - International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia mendampingi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data.
Hal tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Makassar, Rabu.
Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi mengatakan ICRAF ingin tetap membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam.
"Tata guna lahan sangat penting dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya," kata Sonya.
Menurut Sonya Dewi, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaannya sendiri-sendiri. Sementara jika dilakukan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi, maka hasilnya akan berbeda dan dipastikan lebih baik.
"Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif," ujarnya.
Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar menambahkan isu perubahan iklim, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan menjadi hal penting dan perhatian Pemerintah Kanada.
Baginya, perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.
"Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel," katanya.
Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel atas komitmen dan usahanya, sehingga penyusunan RPJPD ini bersifat inklusif dan partisipatif.
Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten Pemerintahan Ichsan Mustari mengatakan perubahan iklim ini bukan hanya terkait lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga isu ini harus didorong dalam penyusunan RPJPD. Di samping itu, persoalan terbesar saat ini terkait dengan data.
"Jika datanya berbeda, tentu kebijakannya tidak akan tepat. Apalagi 20 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin," kata Ichsan.
Hadir dalam lokakarya ini, Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Hari Dwi Korianto, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Kevin Tokar, Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi, dan Asisten Pemerintahan Setda Sulsel Ichsan Mustari.
Lokakarya juga diikuti Badan Penelitian, Perencanaan, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) se Sulsel.*
Hal tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Makassar, Rabu.
Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi mengatakan ICRAF ingin tetap membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam.
"Tata guna lahan sangat penting dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya," kata Sonya.
Menurut Sonya Dewi, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaannya sendiri-sendiri. Sementara jika dilakukan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi, maka hasilnya akan berbeda dan dipastikan lebih baik.
"Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif," ujarnya.
Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar menambahkan isu perubahan iklim, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan menjadi hal penting dan perhatian Pemerintah Kanada.
Baginya, perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.
"Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel," katanya.
Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel atas komitmen dan usahanya, sehingga penyusunan RPJPD ini bersifat inklusif dan partisipatif.
Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten Pemerintahan Ichsan Mustari mengatakan perubahan iklim ini bukan hanya terkait lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga isu ini harus didorong dalam penyusunan RPJPD. Di samping itu, persoalan terbesar saat ini terkait dengan data.
"Jika datanya berbeda, tentu kebijakannya tidak akan tepat. Apalagi 20 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin," kata Ichsan.
Hadir dalam lokakarya ini, Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Hari Dwi Korianto, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Kevin Tokar, Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi, dan Asisten Pemerintahan Setda Sulsel Ichsan Mustari.
Lokakarya juga diikuti Badan Penelitian, Perencanaan, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) se Sulsel.*