Sinjai (ANTARA) - Wakil Bupati Sinjai Hj Andi Kartini Ottong mengikuti roadshow secara virtual bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membahas percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem di Sinjai pada 2022," kata Andi Kartini menanggapi pertemuan virtual dengan Menko PMK secara virtual di Sinjai, Rabu.
Ia mengatakan, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 kondisi stunting di Sinjai pada tahun 2021 tercatat 30,1 persen, sedangkan pada 2022 adalah 29,4 persen.
Hal itu berarti terdapat penurunan angka prevalensi Stunting di daerah yang berjulukan "Bumi Panrita Kitta" ini.
Sementara itu, kondisi kemiskinan ekstrem di Sinjai pada tahun 2021 tercatat 1,47 dan pada tahun 2022 1,39 atau turun sekitar 0,08 persen.
"Untuk itu terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem perlunya validasi dan verifikasi data antara DTKS dan P3KE yang masih banyak eror," kata Andi Kartini.
Sementara perlunya peningkatan anggaran bantuan kemiskinan untuk sasaran lansia dan disabilitas yang sudah tidak produktif, diakui perlu dukungan modal usaha dan peningkatan kapasitas bagi UMKM.
Termasuk perlunya kepastian keberlanjutan Program-program penanggulangan kemiskinan di lapangan.
"Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem di Sinjai pada 2022," kata Andi Kartini menanggapi pertemuan virtual dengan Menko PMK secara virtual di Sinjai, Rabu.
Ia mengatakan, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 kondisi stunting di Sinjai pada tahun 2021 tercatat 30,1 persen, sedangkan pada 2022 adalah 29,4 persen.
Hal itu berarti terdapat penurunan angka prevalensi Stunting di daerah yang berjulukan "Bumi Panrita Kitta" ini.
Sementara itu, kondisi kemiskinan ekstrem di Sinjai pada tahun 2021 tercatat 1,47 dan pada tahun 2022 1,39 atau turun sekitar 0,08 persen.
"Untuk itu terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem perlunya validasi dan verifikasi data antara DTKS dan P3KE yang masih banyak eror," kata Andi Kartini.
Sementara perlunya peningkatan anggaran bantuan kemiskinan untuk sasaran lansia dan disabilitas yang sudah tidak produktif, diakui perlu dukungan modal usaha dan peningkatan kapasitas bagi UMKM.
Termasuk perlunya kepastian keberlanjutan Program-program penanggulangan kemiskinan di lapangan.