Mamuju (ANTARA Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Drs.H.Ismail Zainuddin, berharap agar polemik penempatan pejabat karateker di DOB (Daerah Otonom Baru) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dihentikan karena justru merugikan kepentingan rakyat yang ada di daerah itu.
"Kami berharap polemik penempatan pejabat karateker di Mateng tidak berkepanjangan dan harus dicarikan langkah solutip untuk kepentingan masyarakatnya," kata Sekprov Sulbar, Drs.H.Ismail Zainuddin di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, konflik penempatan pejabat karateker Mateng tak boleh berlarut-larut karena justru berpotensi daerah hasil pemekaran kabupaten Mamuju tidak mendapatkan dukungan APBN tahun 2014.
"Yang pasti proses pembahan APBN di tingkat nasional telah dilaksanakan sehingga pada medio Agustus setidak-tidaknya sudah ada yang menjebatani pejabat di Mateng ke tingkat pusat," ungkapnya.
Paling tidak, kata dia, penempatan pejabat karateker di DOB Mateng paling lambat Juni tahun 2013, sehingga daerah Mateng bisa mendapatkan dukungan anggaran segar dari pusat.
"Perjuangan selama bertahun-tahun untuk pemekaran Mateng telah membuahkan hasil. Alangkah naifnya jika perjuangan itu justeru berakhir sia-sia," ungkap Mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulbar ini.
Ismail menuturkan, sekarang ini 10 DOB minus Mateng telah membentuk kelengkapan perangkat daerah. Sedangkan di Mateng masih berkutat penempatan pejabat bupati sementara di daerah itu.
"Saatnya kita memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar tanpa harus menonjolkan sikap ego untuk kepentingan golongan tertentu," ungkapnya.
Ismail yang juga ketua dewan pembina ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama) Sulbar ini mengharapkan, apa pun keputusan Mendagri maka semua pihak harus menerimanya.
"Rakyat di Mateng harus mengakhiri polemik dengan cara mendukung siapa pun yang menjadi pilihan Mendagri untuk menempatkan pejabat bupati di daerah itu," ungkap Ismail. Agus Setiawan
"Kami berharap polemik penempatan pejabat karateker di Mateng tidak berkepanjangan dan harus dicarikan langkah solutip untuk kepentingan masyarakatnya," kata Sekprov Sulbar, Drs.H.Ismail Zainuddin di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, konflik penempatan pejabat karateker Mateng tak boleh berlarut-larut karena justru berpotensi daerah hasil pemekaran kabupaten Mamuju tidak mendapatkan dukungan APBN tahun 2014.
"Yang pasti proses pembahan APBN di tingkat nasional telah dilaksanakan sehingga pada medio Agustus setidak-tidaknya sudah ada yang menjebatani pejabat di Mateng ke tingkat pusat," ungkapnya.
Paling tidak, kata dia, penempatan pejabat karateker di DOB Mateng paling lambat Juni tahun 2013, sehingga daerah Mateng bisa mendapatkan dukungan anggaran segar dari pusat.
"Perjuangan selama bertahun-tahun untuk pemekaran Mateng telah membuahkan hasil. Alangkah naifnya jika perjuangan itu justeru berakhir sia-sia," ungkap Mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulbar ini.
Ismail menuturkan, sekarang ini 10 DOB minus Mateng telah membentuk kelengkapan perangkat daerah. Sedangkan di Mateng masih berkutat penempatan pejabat bupati sementara di daerah itu.
"Saatnya kita memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar tanpa harus menonjolkan sikap ego untuk kepentingan golongan tertentu," ungkapnya.
Ismail yang juga ketua dewan pembina ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama) Sulbar ini mengharapkan, apa pun keputusan Mendagri maka semua pihak harus menerimanya.
"Rakyat di Mateng harus mengakhiri polemik dengan cara mendukung siapa pun yang menjadi pilihan Mendagri untuk menempatkan pejabat bupati di daerah itu," ungkap Ismail. Agus Setiawan