Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajudddin, memberi ultimatum kepada perangkat pemerintah yang memberi layanan langsung kepada warga kota untuk memaksimalkan seluruh program layanan masyarakat yang dianggap masih lemah di lapangan.
"Meski secara umum tingkat kepuasan warga kita terhadap layanan publik terus meningkat, namun tetap saja masih ada SKPD yang belum mampu menerjemahkan visi ini terhadap layanan dasar kepada masyarakat kita," ujarnya usai membuka workshop Audit Sosial Kota Makassar dan pertanggung jawaban LKPJ Pemkot Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, keluhan-keluhan masyarakat akan buruknya kualitas layanan aparat pemerintah itu terbukti dengan banyaknya aduan baik yang diterimanya langsung melalui pesan singkat (SMS) maupun lewat pengaduan di media cetak serta pengaduan Humas Makassar.
Dalam workshop itu, Ilham mengultimatum kepada aparatnya untuk memperbaiki kinerja pada tahun ketiga penerapan Audit Sosial Pemkot Makassar yang bekerjasama dengan Yayasan Tifa.
"Memang soal kepuasan selalu tidak ada batasnya. Tapi ini tidak boleh membuat kita berhenti melakukan perbaikan. Terima kasih untuk aparat yang telah bekerja tanpa pamrih " lanjut Ilham.
Sementara itu ditempat yang sama, Direktur Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Mitra Yayasan TIFA, Mulyadi Prayitno, mengakui masih ada masalah pelayanan, utamanya di bidang pendidikan yang belum maksimal.
"Masalah sebenarnya ada di SKPD. Hasil pendampingan yang kami lakukan, ada sejumlah SKPD yang belum mampu menerjemahkan kebijakan dari pak wali kota yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebut misalnya soal pendidikan. Dilapangan, kami temukan masih ada sekolah membebani siswa pembayaran LKS serta pembayaran bangku" ujar dia.
Di sektor kesehatan, Mulyadi justru mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah membuka pelayanan kepada masyarakat dengan cara online.
"Jadi masyarakat yang terkendala pelayanan karena tidak memegang kartu berobat misalnya bisa segera terlayani setelah melapor di layanan online. Jadi berobat dulu, administrasi belakangan," jelasnya.
Menurutnya, layanan online ini sangat efektif mencegah timbulnya kasus-kasus seperti yang dialami Revan beberapa waktu lalu, dimana pada saat itu Revan yang masih balita ditolak oleh sejumlah rumah sakit swasta serta Rumah Sakit Regional Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Agus Setiawan
"Meski secara umum tingkat kepuasan warga kita terhadap layanan publik terus meningkat, namun tetap saja masih ada SKPD yang belum mampu menerjemahkan visi ini terhadap layanan dasar kepada masyarakat kita," ujarnya usai membuka workshop Audit Sosial Kota Makassar dan pertanggung jawaban LKPJ Pemkot Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, keluhan-keluhan masyarakat akan buruknya kualitas layanan aparat pemerintah itu terbukti dengan banyaknya aduan baik yang diterimanya langsung melalui pesan singkat (SMS) maupun lewat pengaduan di media cetak serta pengaduan Humas Makassar.
Dalam workshop itu, Ilham mengultimatum kepada aparatnya untuk memperbaiki kinerja pada tahun ketiga penerapan Audit Sosial Pemkot Makassar yang bekerjasama dengan Yayasan Tifa.
"Memang soal kepuasan selalu tidak ada batasnya. Tapi ini tidak boleh membuat kita berhenti melakukan perbaikan. Terima kasih untuk aparat yang telah bekerja tanpa pamrih " lanjut Ilham.
Sementara itu ditempat yang sama, Direktur Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Mitra Yayasan TIFA, Mulyadi Prayitno, mengakui masih ada masalah pelayanan, utamanya di bidang pendidikan yang belum maksimal.
"Masalah sebenarnya ada di SKPD. Hasil pendampingan yang kami lakukan, ada sejumlah SKPD yang belum mampu menerjemahkan kebijakan dari pak wali kota yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebut misalnya soal pendidikan. Dilapangan, kami temukan masih ada sekolah membebani siswa pembayaran LKS serta pembayaran bangku" ujar dia.
Di sektor kesehatan, Mulyadi justru mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah membuka pelayanan kepada masyarakat dengan cara online.
"Jadi masyarakat yang terkendala pelayanan karena tidak memegang kartu berobat misalnya bisa segera terlayani setelah melapor di layanan online. Jadi berobat dulu, administrasi belakangan," jelasnya.
Menurutnya, layanan online ini sangat efektif mencegah timbulnya kasus-kasus seperti yang dialami Revan beberapa waktu lalu, dimana pada saat itu Revan yang masih balita ditolak oleh sejumlah rumah sakit swasta serta Rumah Sakit Regional Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Agus Setiawan