Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan penguatan data pemilih dan melakukan langkah-langkah agar proses Pemilu 2024 di daerah itu berjalan dengan baik.
"Kami minta KPU melakukan penguatan data pemilih dan melakukan antisipasi agar pelaksanaan Pemilu 2024di Sulbar dapat berjalan dengan baik," kata Zudan Arif Fakrulloh, saat pertemuan dengan Ketua dan Komisioner KPU Sulbar, di Mamuju, Rabu.
Rapat koordinasi Penjabat Gubernur dengan KPU Sulbar itu dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah pada penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan persiapan pemilihan kepala daerah 2024.
Selain itu juga langkah-langkah yang harus dilakukan, menurut Zudan, terkait proses penghitungan anggaran pada pelaksanaan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur 2024.
"Ini akan dibahas pada 18 Juni 2023 melalui rapat kerja lanjutan," ujarnya.
Penjabat Gubernur Sulbar berharap proses pemilu nanti dapat berjalan lancar dan semua masyarakat dapat merasakan bagaimana proses demokrasi berjalan.
"Namanya pesta, ya pesta itu harus dijalankan dengan perasaan gembira. Tidak boleh ada rasa takut, rasa khawatir," katanya.
Sehingga, kata dia, dari proses pemilihan nanti, dapat melahirkan pimpinan, baik unsur DPRD hingga DPD RI dan DPR RI sesuai harapan masyarakat.
"Jadi hasilnya nanti adalah aman menggembirakan, menyenangkan dan terpilih calon-calon yang berkualitas tinggi," ujar Zudan.
Sementara, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar mengatakan rapat koordinasi itu sebagai upaya agar seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
"Kami berterima kasih karena ada respon yang baik dari Penjabat Gubernur Sulbar," ucap Said.
Ia menilai respon Pemerintah Provinsi Sulbar sangat baik, apalagi dengan agenda dan proses tahapan yang sedang berjalan sangat direspon positif.
"Jadi saya kira kita sama-sama punya tanggung jawab. Kami sebagai penyelenggara pemilu dan beliau sebagai pemerintah provinsi ini tanggung jawab untuk kolaborasi," katanya.
Poin penting dalam pertemuan tersebut, menurut Said, untuk meminimalisir persoalan yang kemungkinan terjadi selama proses hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami minta KPU melakukan penguatan data pemilih dan melakukan antisipasi agar pelaksanaan Pemilu 2024di Sulbar dapat berjalan dengan baik," kata Zudan Arif Fakrulloh, saat pertemuan dengan Ketua dan Komisioner KPU Sulbar, di Mamuju, Rabu.
Rapat koordinasi Penjabat Gubernur dengan KPU Sulbar itu dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah pada penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan persiapan pemilihan kepala daerah 2024.
Selain itu juga langkah-langkah yang harus dilakukan, menurut Zudan, terkait proses penghitungan anggaran pada pelaksanaan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur 2024.
"Ini akan dibahas pada 18 Juni 2023 melalui rapat kerja lanjutan," ujarnya.
Penjabat Gubernur Sulbar berharap proses pemilu nanti dapat berjalan lancar dan semua masyarakat dapat merasakan bagaimana proses demokrasi berjalan.
"Namanya pesta, ya pesta itu harus dijalankan dengan perasaan gembira. Tidak boleh ada rasa takut, rasa khawatir," katanya.
Sehingga, kata dia, dari proses pemilihan nanti, dapat melahirkan pimpinan, baik unsur DPRD hingga DPD RI dan DPR RI sesuai harapan masyarakat.
"Jadi hasilnya nanti adalah aman menggembirakan, menyenangkan dan terpilih calon-calon yang berkualitas tinggi," ujar Zudan.
Sementara, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar mengatakan rapat koordinasi itu sebagai upaya agar seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
"Kami berterima kasih karena ada respon yang baik dari Penjabat Gubernur Sulbar," ucap Said.
Ia menilai respon Pemerintah Provinsi Sulbar sangat baik, apalagi dengan agenda dan proses tahapan yang sedang berjalan sangat direspon positif.
"Jadi saya kira kita sama-sama punya tanggung jawab. Kami sebagai penyelenggara pemilu dan beliau sebagai pemerintah provinsi ini tanggung jawab untuk kolaborasi," katanya.
Poin penting dalam pertemuan tersebut, menurut Said, untuk meminimalisir persoalan yang kemungkinan terjadi selama proses hingga pelaksanaan Pemilu 2024.