Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyinkronkan program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di daerah itu, agar roda pembangunan tetap berjalan sesuai harapan meskipun adanya keterbatasan anggaran.
"Sulbar memiliki anggaran terbatas sehingga penting mempertemukan antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di enam kabupaten di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh di Polewali Mandar, Kamis.
Ia menyatakan sinkronisasi program pembangunan itu juga mencakup penyelesaian lima masalah di Sulbar yang menjadi fokus ke depan, yakni kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan penanganan inflasi
Oleh karena itu, tujuan kunjungan kerja ke setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar, untuk membangun chemistry antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
"Kuncinya,membangun 'chemistry'. Ini tugas kita sebagai pemerintah daerah, perlu satu frekuensi dalam bekerja," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa di tingkat provinsi telah membentuk satgas, satu organisasi perangkat daerah (OPD) menangani satu kecamatan.
"Diharapkan kolaborasi dengan kabupaten, misalnya Dinas Kesehatan provinsi menangani satu kecamatan, akan ditangani bersama Dinas Kesehatan kabupaten. Satgas tersebut terus berkoordinasi untuk mengukur perkembangan dari lima masalah tersebut," jelas Zudan.
Langkah strategis yang dilakukan pada penanganan stunting, tambahnya, yakni satu ASN menangani satu anak stunting.
Ia berharap setiap kabupaten bersedia menerapkan langkah serupa untuk mewujudkan zero stunting tahun 2023.
"Persentase stunting Sulbar memang tinggi namun melihat angkanya itu, kecil. Sehingga, dengan satu ASN satu anak stunting, maka saya optimistis stunting itu selesai 2023. Ini dapat kita selesaikan dengan cara bersama-sama," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Sementara, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah itu dan berharap mendapatkan dukungan dari Pemprov Sulbar.
Utamanya persoalan yang bersinggungan antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Polewali Mandar.
Salah satunya, kata Andi Ibrahim Masdar, masalah aset yang terbengkalai yang merupakan aset pemprov namun berada di atas lahan aset Pemkab Polewali Mandar.
"Kami mohon dukungan Pemprov Sulbar dan kita harus duduk bersama membahas agar tidak meninggalkan persoalan yang merugikan masyarakat," ujar Andi Ibrahim.
"Sulbar memiliki anggaran terbatas sehingga penting mempertemukan antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di enam kabupaten di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh di Polewali Mandar, Kamis.
Ia menyatakan sinkronisasi program pembangunan itu juga mencakup penyelesaian lima masalah di Sulbar yang menjadi fokus ke depan, yakni kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan penanganan inflasi
Oleh karena itu, tujuan kunjungan kerja ke setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar, untuk membangun chemistry antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
"Kuncinya,membangun 'chemistry'. Ini tugas kita sebagai pemerintah daerah, perlu satu frekuensi dalam bekerja," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa di tingkat provinsi telah membentuk satgas, satu organisasi perangkat daerah (OPD) menangani satu kecamatan.
"Diharapkan kolaborasi dengan kabupaten, misalnya Dinas Kesehatan provinsi menangani satu kecamatan, akan ditangani bersama Dinas Kesehatan kabupaten. Satgas tersebut terus berkoordinasi untuk mengukur perkembangan dari lima masalah tersebut," jelas Zudan.
Langkah strategis yang dilakukan pada penanganan stunting, tambahnya, yakni satu ASN menangani satu anak stunting.
Ia berharap setiap kabupaten bersedia menerapkan langkah serupa untuk mewujudkan zero stunting tahun 2023.
"Persentase stunting Sulbar memang tinggi namun melihat angkanya itu, kecil. Sehingga, dengan satu ASN satu anak stunting, maka saya optimistis stunting itu selesai 2023. Ini dapat kita selesaikan dengan cara bersama-sama," terang Zudan Arif Fakrulloh.
Sementara, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah itu dan berharap mendapatkan dukungan dari Pemprov Sulbar.
Utamanya persoalan yang bersinggungan antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Polewali Mandar.
Salah satunya, kata Andi Ibrahim Masdar, masalah aset yang terbengkalai yang merupakan aset pemprov namun berada di atas lahan aset Pemkab Polewali Mandar.
"Kami mohon dukungan Pemprov Sulbar dan kita harus duduk bersama membahas agar tidak meninggalkan persoalan yang merugikan masyarakat," ujar Andi Ibrahim.