Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar pra-rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutahiran Barang Milik Negara (BMN) semester I Tahun Anggaran 2023.
"Pra-rekonsiliasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman setiap peserta dalam penyusunan data laporan keuangan dan BMN sehingga pada saatnya rekonsiliasi tingkat nasional sudah tidak ada kendala lagi," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak saat membuka acara di Hotel Claro Makassar, Senin (3/7).
Menurut dia, kegiatan ini bukan hanya seremonial semata, namun ada hasil nyata dalam persiapan rekonsiliasi nasional.
Liberti menambahkan kegiatan ini juga sebagai wadah dan kesempatan bagi para operator untuk menambah pengetahuan karena penyusunan laporan keuangan kali ini akan mendapat pendampingan dari Biro Keuangan, Biro BMN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU.
Kakanwil mengimbau kepada seluruh operator agar memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun komunikasi dan kordinasi yang baik sehingga kendala yang mungkin dihadapi pada proses penyusunan laporan keuangan bisa teratasi.
“Para operator dan pengelola keuangan merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih,” ungkap Kakanwil
Pada kesempatan ini juga kakanwil mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat memastikan data pada aplikasi SAKTI sudah sesuai, memastikan data milik Satker dan KPPN sudah sesuai, melengkapi data dukung laporan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan bisa dilaksanakan tepat waktu.
Liberti mengapresiasi kinerja para pengelola keuangan di lingkungan Kanwil Sulawesi Selatan yang telah berkomitmen dan bekerja keras sehingga pada periode Juni 2023 ini telah mencapai realisasi belanja tahun anggaran 2023 dengan persentase mencapai nilai 52,18 persen. Meski demikian, tetap diingatkan kepada seluruh pengelolaan keuangan untuk terus bekerja sama, bekerja keras agar target yang telah ditetapkan bersama bisa segera tecapai.
Sementara itu, Kepala bagian Umum, Basir dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa Pra Rekonsiliasi ini berlangsung pada 3-5 Juli 2023, diikuti sebanyak 84 orang Operator Aset Persediaan dan Operator GL Pelaporan dari 42 Satuan Kerja di lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Basir.
Pembukaan Pra Rekonsiliasi turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi, Kepala UPT di Sekitar Kota Makassar dan para pejabat Kanwil Kemenkumham Sulsel.(*/Inf)
"Pra-rekonsiliasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman setiap peserta dalam penyusunan data laporan keuangan dan BMN sehingga pada saatnya rekonsiliasi tingkat nasional sudah tidak ada kendala lagi," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak saat membuka acara di Hotel Claro Makassar, Senin (3/7).
Menurut dia, kegiatan ini bukan hanya seremonial semata, namun ada hasil nyata dalam persiapan rekonsiliasi nasional.
Liberti menambahkan kegiatan ini juga sebagai wadah dan kesempatan bagi para operator untuk menambah pengetahuan karena penyusunan laporan keuangan kali ini akan mendapat pendampingan dari Biro Keuangan, Biro BMN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU.
Kakanwil mengimbau kepada seluruh operator agar memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun komunikasi dan kordinasi yang baik sehingga kendala yang mungkin dihadapi pada proses penyusunan laporan keuangan bisa teratasi.
“Para operator dan pengelola keuangan merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih,” ungkap Kakanwil
Pada kesempatan ini juga kakanwil mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat memastikan data pada aplikasi SAKTI sudah sesuai, memastikan data milik Satker dan KPPN sudah sesuai, melengkapi data dukung laporan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan bisa dilaksanakan tepat waktu.
Liberti mengapresiasi kinerja para pengelola keuangan di lingkungan Kanwil Sulawesi Selatan yang telah berkomitmen dan bekerja keras sehingga pada periode Juni 2023 ini telah mencapai realisasi belanja tahun anggaran 2023 dengan persentase mencapai nilai 52,18 persen. Meski demikian, tetap diingatkan kepada seluruh pengelolaan keuangan untuk terus bekerja sama, bekerja keras agar target yang telah ditetapkan bersama bisa segera tecapai.
Sementara itu, Kepala bagian Umum, Basir dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa Pra Rekonsiliasi ini berlangsung pada 3-5 Juli 2023, diikuti sebanyak 84 orang Operator Aset Persediaan dan Operator GL Pelaporan dari 42 Satuan Kerja di lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Basir.
Pembukaan Pra Rekonsiliasi turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi, Kepala UPT di Sekitar Kota Makassar dan para pejabat Kanwil Kemenkumham Sulsel.(*/Inf)