Mamuju (ANTARA Sulbar) - Jajaran Kejaksaan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat, ikut memonitor pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulbar tahun anggaran 2012.
"Saya datang karena tugas saya. Saya ini di intel kejaksaan dan kehadiran saya ini jangan dianggap bahwa ada masalah. Tetapi paling tidak bisa menambah informasi atas pengelolaan keuangan daerah," kata Kasi Intel Kejari Mamuju, Umar pada acara rapat pembahasan LKPj gubernur di gedung DPRD Sulbar, Rabu.
Menurutnya, monitoring itu sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan atas informasi yang didapatkan selama ini.
"Kami tak perlu menjelaskan apa yang kami cari tau terkait LKPj gubernur. Pastinya, akan ada waktunya untuk memberikan keterangan kepada media," ungkapnya.
Wagub Sulbar Aladin S Mengga menyampaikan, kehadiran pihak kejaksaan dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 adalah hal positif.
"Saya kira bagus kalau ada unsur kejaksaan, dan kedepan-kedepan juga mesti melihat proses penyusunan anggaran. Jadi dari awal sudah terpantau. Sehingga kita semua sebagai pelaksana anggaran, dapat lebih berhati-hati bekerja," kata Aladin.
Menurutnya, pengawasan merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperkuat dalam pelaksanaan anggaran. Semakin kuat pengawasan yang dilakukan, maka hasilnya juga semakin postif.
"Jadi memang kita harus bekerja dengan baik agar semua anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan benar," ucap Aladin.
Saat ini kata dia, pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan adanya peningkatan sehingga delapan tahun hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulbar.
"Sulbar hanya mampu meraih opini WDP. Kita berharap, pengelolaan keuangan daerah tahun ini lebih meningkat lagi sehingga bisa meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun anggaran 2013,"harap Wagub. Agus Setiawan
"Saya datang karena tugas saya. Saya ini di intel kejaksaan dan kehadiran saya ini jangan dianggap bahwa ada masalah. Tetapi paling tidak bisa menambah informasi atas pengelolaan keuangan daerah," kata Kasi Intel Kejari Mamuju, Umar pada acara rapat pembahasan LKPj gubernur di gedung DPRD Sulbar, Rabu.
Menurutnya, monitoring itu sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan atas informasi yang didapatkan selama ini.
"Kami tak perlu menjelaskan apa yang kami cari tau terkait LKPj gubernur. Pastinya, akan ada waktunya untuk memberikan keterangan kepada media," ungkapnya.
Wagub Sulbar Aladin S Mengga menyampaikan, kehadiran pihak kejaksaan dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 adalah hal positif.
"Saya kira bagus kalau ada unsur kejaksaan, dan kedepan-kedepan juga mesti melihat proses penyusunan anggaran. Jadi dari awal sudah terpantau. Sehingga kita semua sebagai pelaksana anggaran, dapat lebih berhati-hati bekerja," kata Aladin.
Menurutnya, pengawasan merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperkuat dalam pelaksanaan anggaran. Semakin kuat pengawasan yang dilakukan, maka hasilnya juga semakin postif.
"Jadi memang kita harus bekerja dengan baik agar semua anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan benar," ucap Aladin.
Saat ini kata dia, pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan adanya peningkatan sehingga delapan tahun hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulbar.
"Sulbar hanya mampu meraih opini WDP. Kita berharap, pengelolaan keuangan daerah tahun ini lebih meningkat lagi sehingga bisa meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun anggaran 2013,"harap Wagub. Agus Setiawan