Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) menargetkan mengurangi 50 persen anak tidak sekolah (ATS) melalui revolusi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Kamis menyampaikan, penanganan anak tidak sekolah di daerah itu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar.
"Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan dukungan dan peran seluruh pihak," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur menyampaikan, menuntaskan persoalan ATS diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD.
"Artinya, sudah saatnya mengubah pola pikir dalam mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Ia menyebut, pendekatan yang dibutuhkan adalah kebijakan dan tindakan afirmatif.
"Tindakan dan kebijakan dalam APBD itu yang harus kita revolusi. Misalnya, di tempat kita ini salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah karena sulitnya akses sehingga perlu ada kendaraan umum di sekolah," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Begitu juga dalam perbaikan kualitas guru, lanjutnya, perlu pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS serta terlibat dalam mengedukasi masyarakat tidak melakukan kawin muda.
"Jadi, menyusun APBD-nya diarahkan untuk penguatan IPM. Kita sentuh dulu manusianya," katanya.
Intervensi yang dilakukan itu kata Zudan Arif Fakrulloh, dapat mengurangi 50 persen dari angka ATS Sulbar saat ini.
"Kalau bisa kita dorong sampai dengan di bulan Desember 2023, itu bisa 50 persen masuk sekolah itu sudah luar biasa.Tapi perlu dukungan dari semua kabupaten. Ini yang harus kita lakukan," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Kamis menyampaikan, penanganan anak tidak sekolah di daerah itu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar.
"Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan dukungan dan peran seluruh pihak," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Penjabat Gubernur menyampaikan, menuntaskan persoalan ATS diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD.
"Artinya, sudah saatnya mengubah pola pikir dalam mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Ia menyebut, pendekatan yang dibutuhkan adalah kebijakan dan tindakan afirmatif.
"Tindakan dan kebijakan dalam APBD itu yang harus kita revolusi. Misalnya, di tempat kita ini salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah karena sulitnya akses sehingga perlu ada kendaraan umum di sekolah," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Begitu juga dalam perbaikan kualitas guru, lanjutnya, perlu pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS serta terlibat dalam mengedukasi masyarakat tidak melakukan kawin muda.
"Jadi, menyusun APBD-nya diarahkan untuk penguatan IPM. Kita sentuh dulu manusianya," katanya.
Intervensi yang dilakukan itu kata Zudan Arif Fakrulloh, dapat mengurangi 50 persen dari angka ATS Sulbar saat ini.
"Kalau bisa kita dorong sampai dengan di bulan Desember 2023, itu bisa 50 persen masuk sekolah itu sudah luar biasa.Tapi perlu dukungan dari semua kabupaten. Ini yang harus kita lakukan," jelas Zudan Arif Fakrulloh.