Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ratusan tenaga honorer kategori satu maupun kategori dua yang bekerja pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, meminta kejelasan untuk segera diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
"Nasib tenaga honorer K1 sebanyak 109 orang masih terkatung-katung. Kami minta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sulbar," kata Narto salah seorang tenaga honorer pemprov Sulbar, ketika melakukan demo di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Selasa.
Menurutnya, para tenaga honorer sengaja mendatangi BKD untuk meminta kejelasan nasibnya setelah menghabiskan waktu selama delapan tahun sebagai tenaga honorer.
"Kami ingin kejelasan saja. Jika kami tidak bisa diangkat menjadi CPNS maka kami ingin mencari alternatif pekerjaan yang layak," kata Narto yang juga tenaga honorer di Sekretaris DPRD Sulbar.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Sulbar, Kalvin P Kalambo yang ikut berdialog dengan BKD Sulbar, menyampaikan, persoalan ini sudah terlalu rumit tanpa ada penyelesaian yang jelas.
"Jangan heran jika anak-anak melakukan aksi demo karena ini merupakan letupan kekecewaan mereka karena nasibnya belum jelas," kata Kalvin.
Kalvin menyampaikan, penyelesaian persoalan tenaga honorer ini hanya bisa diatasi melalui jalur politik.
Karena itu, kata dia, persoalan ini hendaknya ditangani langsung oleh eksekutif dalam hal ini Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh bersama pihak legislatif atau Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan.
"Kami yakin persoalan ini bisa tuntas apabila kedua pimpinan ini turun tangan. Makanya, aksi demo ini tak perlu buang energi tetapi harus meminta kejelasannya dari kedua pimpinan itu," saran Kalvin.
Ia menyampaikan, aksi demo bisa saja dilakukan hingga perjuangan itu membuahkan hasil, namun alangkah bijaknya jika aksi ini dilakukan dihadapan gubernur dan pimpinan DPRD.
"Pak Hamzah pasti buka mata dan mau memperjuangkan nasib para tenaga honorer ini. Jadi, tidak perlu mendesak BKD melainkan kepada kedua pucuk pimpinan yang saya maksud," katanya.
Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan dan Informasi Pegawai BKD Sulbar, Darwin Saleh menyampaikan, tenaga honorer di Sulbar belum ada kejelesan dari BKN terkait pengangkatan CPNS.
"Semua usulan pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer ini telah dilakukan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dari Kemenpan di Pusat," ungkapnya.
Ia menyampaikan, BPKP telah melakukan audit pertama tahun 2011 dan kembali dilakukan audit tahap kedua pada Oktober 2012.
"Hasil audit ulang dari 109 tersebut sama sekali belum ada titik terangnya atau masih proses. Jika ada kekurangan berkas, maka pemprov meminta agar segera ada kejelasan dari kemenpan," jelasnya. Agus Setiawan
"Nasib tenaga honorer K1 sebanyak 109 orang masih terkatung-katung. Kami minta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sulbar," kata Narto salah seorang tenaga honorer pemprov Sulbar, ketika melakukan demo di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Selasa.
Menurutnya, para tenaga honorer sengaja mendatangi BKD untuk meminta kejelasan nasibnya setelah menghabiskan waktu selama delapan tahun sebagai tenaga honorer.
"Kami ingin kejelasan saja. Jika kami tidak bisa diangkat menjadi CPNS maka kami ingin mencari alternatif pekerjaan yang layak," kata Narto yang juga tenaga honorer di Sekretaris DPRD Sulbar.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Sulbar, Kalvin P Kalambo yang ikut berdialog dengan BKD Sulbar, menyampaikan, persoalan ini sudah terlalu rumit tanpa ada penyelesaian yang jelas.
"Jangan heran jika anak-anak melakukan aksi demo karena ini merupakan letupan kekecewaan mereka karena nasibnya belum jelas," kata Kalvin.
Kalvin menyampaikan, penyelesaian persoalan tenaga honorer ini hanya bisa diatasi melalui jalur politik.
Karena itu, kata dia, persoalan ini hendaknya ditangani langsung oleh eksekutif dalam hal ini Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh bersama pihak legislatif atau Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan.
"Kami yakin persoalan ini bisa tuntas apabila kedua pimpinan ini turun tangan. Makanya, aksi demo ini tak perlu buang energi tetapi harus meminta kejelasannya dari kedua pimpinan itu," saran Kalvin.
Ia menyampaikan, aksi demo bisa saja dilakukan hingga perjuangan itu membuahkan hasil, namun alangkah bijaknya jika aksi ini dilakukan dihadapan gubernur dan pimpinan DPRD.
"Pak Hamzah pasti buka mata dan mau memperjuangkan nasib para tenaga honorer ini. Jadi, tidak perlu mendesak BKD melainkan kepada kedua pucuk pimpinan yang saya maksud," katanya.
Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan dan Informasi Pegawai BKD Sulbar, Darwin Saleh menyampaikan, tenaga honorer di Sulbar belum ada kejelesan dari BKN terkait pengangkatan CPNS.
"Semua usulan pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer ini telah dilakukan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dari Kemenpan di Pusat," ungkapnya.
Ia menyampaikan, BPKP telah melakukan audit pertama tahun 2011 dan kembali dilakukan audit tahap kedua pada Oktober 2012.
"Hasil audit ulang dari 109 tersebut sama sekali belum ada titik terangnya atau masih proses. Jika ada kekurangan berkas, maka pemprov meminta agar segera ada kejelasan dari kemenpan," jelasnya. Agus Setiawan