Mamuju (ANTARA) - Angka tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih tinggi yaitu tercatat 11,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2023.
Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, di Mamuju, Minggu, mengatakan tingginya angka kemiskinan di Sulbar merupakan masalah pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengatakan untuk menekan angka kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengajak seluruh Bupati setiap Kabupaten di Provinsi Sulbar untuk berkolaborasi menekan angka kemiskinan tersebut.
Angka kemiskinan di Sulbar sekitar 11,64 persen atau sekitar 164,140 jiwa, pada Mei 2023 tersebut turun dibandingkan angka kemiskinan 11,93 persen atau sekitar 169,260 jiwa pada September 2022.
Menurut dia, angka kemiskinan tersebut memicu terjadinya permasalahan lainnya, seperti tingginya angka penderita stunting di Sulbar mencapai 35 persen atau tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, kemiskinan juga akan meningkatkan pernikahan dini, yang angkanya di Sulbar mencapai 11,7 persen, serta meningkatkan angka anak putus sekolah yang jumlahnya mencapai 48 ribu di Sulbar.
Ia menyampaikan pemerintah Sulbar dalam menurunkan kemiskinan akan melaksanakan program intervensi di setiap kecamatan yang ada di Sulbar.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar akan diminta untuk menyusun program pembangunan yang dapat menekan kemiskinan ekstrem diseluruh kecamatan di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan setiap OPD Pemprov Sulbar maupun pemerintah ditingkat Kabupaten di Sulbar akan diminta untuk mengurusi masalah kemiskinan setiap satu kecamatan di Sulbar.
Ia berharap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran untuk semakin menurunkan angka kemiskinan tersebut
Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, di Mamuju, Minggu, mengatakan tingginya angka kemiskinan di Sulbar merupakan masalah pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengatakan untuk menekan angka kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengajak seluruh Bupati setiap Kabupaten di Provinsi Sulbar untuk berkolaborasi menekan angka kemiskinan tersebut.
Angka kemiskinan di Sulbar sekitar 11,64 persen atau sekitar 164,140 jiwa, pada Mei 2023 tersebut turun dibandingkan angka kemiskinan 11,93 persen atau sekitar 169,260 jiwa pada September 2022.
Menurut dia, angka kemiskinan tersebut memicu terjadinya permasalahan lainnya, seperti tingginya angka penderita stunting di Sulbar mencapai 35 persen atau tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, kemiskinan juga akan meningkatkan pernikahan dini, yang angkanya di Sulbar mencapai 11,7 persen, serta meningkatkan angka anak putus sekolah yang jumlahnya mencapai 48 ribu di Sulbar.
Ia menyampaikan pemerintah Sulbar dalam menurunkan kemiskinan akan melaksanakan program intervensi di setiap kecamatan yang ada di Sulbar.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar akan diminta untuk menyusun program pembangunan yang dapat menekan kemiskinan ekstrem diseluruh kecamatan di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan setiap OPD Pemprov Sulbar maupun pemerintah ditingkat Kabupaten di Sulbar akan diminta untuk mengurusi masalah kemiskinan setiap satu kecamatan di Sulbar.
Ia berharap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran untuk semakin menurunkan angka kemiskinan tersebut