Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengatasi kerawanan pangan dampak fenomena El Nino dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak, serta mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Pemda-pemda tolong untuk menggelontorkan juga bansosnya, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai, baik dari APBD maupun juga dari CSR, dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masing-masing, menggalang solidaritas sosial," ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Upaya ini dilakukan, katanya untuk mewaspadai terjadinya puncak fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2023.
Tito mengungkapkan sejumlah lembaga negara telah melakukan intervensi, salah satunya Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan menggelar operasi pasar murah di 12 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Tidak hanya itu, Bapanas telah mengeluarkan peringatan dini untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah tertentu akibat fenomena El Nino. Saat ini pemerintah juga telah berupaya meningkatkan cadangan beras sebagai langkah intervensi ketika terjadinya kekurangan pasokan beras di suatu daerah.
Berbagai upaya itu perlu didukung oleh daerah, sambung Tito, terutama dengan mendorong penyaluran bansos. Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari sektor pertanian, misalnya dari perdagangan, perekonomian, dan BTT.
“Timing yang tepat dalam menggunakan BTT adalah di bulan Agustus, September, Oktober, di puncak El Nino,” katanya.
Mendagri menjelaskan dalam upaya mengatasi kerawanan pangan, Bapanas juga bakal menyalurkan bantuan pendanaan bagi daerah yang membutuhkan. Namun saat ini upaya tersebut terkendala oleh belum selesainya proses administrasi di sejumlah daerah.
Untuk itu, dia mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan proses administrasi tersebut. Di lain sisi, Mendagri juga meminta daerah untuk dapat bergerak dalam mewaspadai dampak El Nino.
Daerah diminta untuk memperkuat cadangan air di wilayah masing-masing dan melakukan intervensi sesuai karakteristik daerah tersebut. Menurut Tito, daerah dapat melakukan gerakan membantu masyarakat kelas bawah, baik secara tunai maupun nontunai dengan menggunakan APBD, CSR atau masyarakat yang mampu.
"Menggalang masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu, ini harus terus kita lakukan terutama di puncak El Nino di bulan September hingga Oktober,” ujar Tito.
"Pemda-pemda tolong untuk menggelontorkan juga bansosnya, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai, baik dari APBD maupun juga dari CSR, dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masing-masing, menggalang solidaritas sosial," ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Upaya ini dilakukan, katanya untuk mewaspadai terjadinya puncak fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2023.
Tito mengungkapkan sejumlah lembaga negara telah melakukan intervensi, salah satunya Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan menggelar operasi pasar murah di 12 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Tidak hanya itu, Bapanas telah mengeluarkan peringatan dini untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah tertentu akibat fenomena El Nino. Saat ini pemerintah juga telah berupaya meningkatkan cadangan beras sebagai langkah intervensi ketika terjadinya kekurangan pasokan beras di suatu daerah.
Berbagai upaya itu perlu didukung oleh daerah, sambung Tito, terutama dengan mendorong penyaluran bansos. Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari sektor pertanian, misalnya dari perdagangan, perekonomian, dan BTT.
“Timing yang tepat dalam menggunakan BTT adalah di bulan Agustus, September, Oktober, di puncak El Nino,” katanya.
Mendagri menjelaskan dalam upaya mengatasi kerawanan pangan, Bapanas juga bakal menyalurkan bantuan pendanaan bagi daerah yang membutuhkan. Namun saat ini upaya tersebut terkendala oleh belum selesainya proses administrasi di sejumlah daerah.
Untuk itu, dia mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan proses administrasi tersebut. Di lain sisi, Mendagri juga meminta daerah untuk dapat bergerak dalam mewaspadai dampak El Nino.
Daerah diminta untuk memperkuat cadangan air di wilayah masing-masing dan melakukan intervensi sesuai karakteristik daerah tersebut. Menurut Tito, daerah dapat melakukan gerakan membantu masyarakat kelas bawah, baik secara tunai maupun nontunai dengan menggunakan APBD, CSR atau masyarakat yang mampu.
"Menggalang masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu, ini harus terus kita lakukan terutama di puncak El Nino di bulan September hingga Oktober,” ujar Tito.