Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merespons data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan per Maret 2023 terkait Kota Makassar menempati posisi terendah jumlah penduduk miskin di 24 kabupaten kota se-Sulsel.
"Kan aneh ini, kemiskinan menurun, pengangguran masih dua digit. Walaupun dari (data) 15 persen waktu Pandemi sekarang sisa 11 persen. Apa yang terjadi, rupanya orang masuk ke Makassar jadi pengangguran," ungkap Ramdhan di sela peresmian Jalan Opu Daeng Risadju di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, menurunnya angka kemiskinan di Makassar disebabkan orang dari daerah lalu masuk Kota Makassar, semula menjadi pengangguran apalagi di saat Pandemi COVID-19, tapi kini sudah bekerja seiring dicabutnya status pandemi menjadi endemik
"Setelah masuk, dapat pekerjaan, dari miskin tidak menjadi miskin. Tapi, setelah itu (bekerja) malah dia panggil lagi orang masuk (Makassar). Jadi, kita punya star (awalan) di situ," ungkapnya
Selain itu, kata dia, perlu dibedakan bahwa indikator kemiskinan penduduk yang lama bermukim dengan orang baru atau melakukan urbanisasi ke Kota Makassar, maka dipastikan bertambah jumlah angka kemiskinan, sebab belum bekerja.
"Tentu beda. Mestinya, kalau empat koma sekian persen angka kemiskinan, mestinya pengangguran kita satu digit," tutur pria disapa akrab Danny Pomanto ini menambahkan.
Sebelumnya, BPS Sulsel melansir tingkat kemiskinan di 24 kabupaten kota se-Sulsel dengan jumlah penduduk miskin terendah sesuai data yakni Kota Makassar menempati posisi terendah dengan angka 4,58 persen dari total penduduk miskin sebanyak 788.085 ribu orang dengan jumlah penduduk di Sulsel delapan juta lebih.
Berikut urutan tingkat kemiskinan pada 24 kabupaten kota berdasarkan data BPS Sulsel per Maret 2023 yakni tertinggi Kabupaten Pangkep 13,92 persen, disusul, Jeneponto 13,73 persen dan Luwu Utara 13,22 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Luwu 12,49 persen, Enrekang 12,39 persen, Kepulauan Selayar 12,24 persen, Tana Toraja 12,18 persen, Toraja Utara 11,65 persen, Bone 10,58 persen, Maros 9,43 persen, Bantaeng 9,07 persen, Sinjai 8,80 persen, Pinrang 8,79 persen, Barru 8,40 persen.
Kemudian, Kabupaten Takalar 8,25 persen, Kota Palopo 7,78 persen, Kabupaten Soppeng 7,49 persen, Bulukumba 7,39 persen, Gowa 7,36 persen, Luwu Timur 6,81 persen, Wajo 6,57 persen, Kota Parepare 5,41 persen, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 5,11 persen dan Kota Makassar 4,58 persen.
"Kan aneh ini, kemiskinan menurun, pengangguran masih dua digit. Walaupun dari (data) 15 persen waktu Pandemi sekarang sisa 11 persen. Apa yang terjadi, rupanya orang masuk ke Makassar jadi pengangguran," ungkap Ramdhan di sela peresmian Jalan Opu Daeng Risadju di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, menurunnya angka kemiskinan di Makassar disebabkan orang dari daerah lalu masuk Kota Makassar, semula menjadi pengangguran apalagi di saat Pandemi COVID-19, tapi kini sudah bekerja seiring dicabutnya status pandemi menjadi endemik
"Setelah masuk, dapat pekerjaan, dari miskin tidak menjadi miskin. Tapi, setelah itu (bekerja) malah dia panggil lagi orang masuk (Makassar). Jadi, kita punya star (awalan) di situ," ungkapnya
Selain itu, kata dia, perlu dibedakan bahwa indikator kemiskinan penduduk yang lama bermukim dengan orang baru atau melakukan urbanisasi ke Kota Makassar, maka dipastikan bertambah jumlah angka kemiskinan, sebab belum bekerja.
"Tentu beda. Mestinya, kalau empat koma sekian persen angka kemiskinan, mestinya pengangguran kita satu digit," tutur pria disapa akrab Danny Pomanto ini menambahkan.
Sebelumnya, BPS Sulsel melansir tingkat kemiskinan di 24 kabupaten kota se-Sulsel dengan jumlah penduduk miskin terendah sesuai data yakni Kota Makassar menempati posisi terendah dengan angka 4,58 persen dari total penduduk miskin sebanyak 788.085 ribu orang dengan jumlah penduduk di Sulsel delapan juta lebih.
Berikut urutan tingkat kemiskinan pada 24 kabupaten kota berdasarkan data BPS Sulsel per Maret 2023 yakni tertinggi Kabupaten Pangkep 13,92 persen, disusul, Jeneponto 13,73 persen dan Luwu Utara 13,22 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Luwu 12,49 persen, Enrekang 12,39 persen, Kepulauan Selayar 12,24 persen, Tana Toraja 12,18 persen, Toraja Utara 11,65 persen, Bone 10,58 persen, Maros 9,43 persen, Bantaeng 9,07 persen, Sinjai 8,80 persen, Pinrang 8,79 persen, Barru 8,40 persen.
Kemudian, Kabupaten Takalar 8,25 persen, Kota Palopo 7,78 persen, Kabupaten Soppeng 7,49 persen, Bulukumba 7,39 persen, Gowa 7,36 persen, Luwu Timur 6,81 persen, Wajo 6,57 persen, Kota Parepare 5,41 persen, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 5,11 persen dan Kota Makassar 4,58 persen.