Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto berkomitmen akan menegakkan netralitas ASN jelang Pilkada serentak November 2024.
"ASN punya hak dan kewajiban. Haknya tetap punya hak politik tetapi ada juga kewajibannya yakni bersikap netral," ujarnya di Makassar, Kamis.
Danny - sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan pada diri setiap aparatur sipil negara (ASN) melekat hak dan kewajiban dalam hal politik.
Namun ia mengaku jika hak dan kewajiban dalam politik bisa diatur tanpa harus mencederai integritas sebagai pelayan masyarakat.
"Kuncinya ialah harus ada manajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya. Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya," kata Danny saat menghadiri Rakor Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN.
Danny mengaku jika pengalamannya dalam pilkada pernah menjadi korban dalam hal netralitas ASN. Beberapa ASN terlibat dalam politik.
Makanya, dirinya membangun komitmen kuat untuk menjadi pionir dalam netralitas ASN menghadapi pilkada November mendatang.
Sementara Kepala BKN RI Haryomo Dwi Putranto mengatakan netralitas ASN menjadi perhatian institusi BKN Pusat.
Ditambah lagi dalam menghadapi Pilkada serentak November nanti. Pasalnya banyak kasus perihal netralitas ASN khususnya di daerah.
"Posisinya sangat susah bagi ASN daerah. Beda dengan Pilpres," ujarnya.
Olehnya, kata dia, rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama menegakkan netralitas dan menjaga karir ASN terutama di daerah.
Haryomo juga mengapresiasi kehadiran Danny Pomanto. Dia bilang, kehadiran wali kota berlatarbelakang pendidikan arsitektur ini menunjukkan komitmen kuat netralitas ASN dan kinerja ASN.
"Saya sangat mengapresiasi pak wali. Meski sibuk tetapi menyempatkan diri hadir," ucapnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wali Kota Makassar komitmen tegakkan netralitas ASN di Pilkada
