Polewali Mandar, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Nasrullah, mengatakan akan memantau langsung proses penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, yang berlangsung 8 Oktober 2013.
"Saya tidak akan meninggalkan daerah Polman sebelum proses pemilihan berlangsung. Ini kami lakukan untuk melihat langsung kondisi proses berdemokrasi di daerah ini," kata Nasrullah di Polman, Senin.
Menurutnya, pengawasan pelaksanaan Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi munculnya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon.
"Sejak tahapan Pilkada hingga masa pemilihan akan kami monitor. Apa pun pelanggaran yang didapatkan Bawaslu maupun Panwaslu akan kita ramkum untuk menjadi dasar untuk direkomendasikan ke KPU maupun jika hasil Pilkada berakhir di meja MK (Mahkamah Konstitusi)," urainya.
Ia menyampaikan, potensi pelanggaran Pilkada Polman cukup besar sehingga peran media, ormas maupun penyelenggara Pilkada harus mengedepankan sikap yang proforsional, demi wibawa demokrasi di negeri ini.
Nasrullah menyampaikan, sekitar 90 persen lebih hasil PilkadA, Pilgub berujung saling gugat ke MK (Mahkama Konstitusi) akibat proses tahapan pelaksanaan Pilkada tidak berjalan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Pemilu.
"Kita berharap Pilkada Polman berjalan aman, tertib dan lacar serta melahirkan pemimpin berkualitas lima tahun kedepan. makanya, momentum Pilkada harus diikuti masyarakat untuk mendapatkan pemimpinnya sendiri," ungkap Nasrullah. Agus Setiawan
"Saya tidak akan meninggalkan daerah Polman sebelum proses pemilihan berlangsung. Ini kami lakukan untuk melihat langsung kondisi proses berdemokrasi di daerah ini," kata Nasrullah di Polman, Senin.
Menurutnya, pengawasan pelaksanaan Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi munculnya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon.
"Sejak tahapan Pilkada hingga masa pemilihan akan kami monitor. Apa pun pelanggaran yang didapatkan Bawaslu maupun Panwaslu akan kita ramkum untuk menjadi dasar untuk direkomendasikan ke KPU maupun jika hasil Pilkada berakhir di meja MK (Mahkamah Konstitusi)," urainya.
Ia menyampaikan, potensi pelanggaran Pilkada Polman cukup besar sehingga peran media, ormas maupun penyelenggara Pilkada harus mengedepankan sikap yang proforsional, demi wibawa demokrasi di negeri ini.
Nasrullah menyampaikan, sekitar 90 persen lebih hasil PilkadA, Pilgub berujung saling gugat ke MK (Mahkama Konstitusi) akibat proses tahapan pelaksanaan Pilkada tidak berjalan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Pemilu.
"Kita berharap Pilkada Polman berjalan aman, tertib dan lacar serta melahirkan pemimpin berkualitas lima tahun kedepan. makanya, momentum Pilkada harus diikuti masyarakat untuk mendapatkan pemimpinnya sendiri," ungkap Nasrullah. Agus Setiawan