Makassar (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli menyatakan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 merupakan ujian bagi aparatur negara baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri untuk menjaga netralitasnya agar tidak terlibat dan ikut serta berpolitik praktis
"Institusi ini akan selalu diuji dalam tahun politik, dalam setiap Pemilu dengan karakteristik berbeda-beda. Tapi, ujian kita dalam problematika tetap sama, netralitas. Dalam situasi netralitas, kalau mau melihat politik kekerabatan dilihat dari tingkat lokal, cukup tinggi ujiannya," katanya saat sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di Makassar, Kamis.
Pihaknya berharap peran aparatur negara dapat saling menguatkan, dan saling berinteraksi. Sebab, momen seperti ini penting, karena dalam waktu dekat akan masuk tahapan krusial yaitu kampanye.
"Kampanye menguji netralitas, bukan hanya ASN, TNI Polri juga diuji. Netralitas penyelenggaraan Pemilu akan diuji oleh empat komponen yakni imparsial, keputusan politik, pengambilan kebijakan, dan konsep pelayanannya," tutur mantan anggota KPU Sulsel ini menekankan.
Menurut dia, biasanya tradisi suku masyarakat di Sulsel seperti Makassar, Bugis, Toraja hingga Mandar, akan saling mendukung ketika ada kandidat dari kalangan mereka maju menjadi salah satu calon baik itu kepala daerah, legislatif, hingga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
"Karena politik kekerabatan ini kemudian kadang kita luput dengan peraturan terkait netralitas dan itu ada aturannya," ungkap mantan Ketua AJI Makassar ini menekankan.
Dalam aturan netralitas ASN diatur Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan netralitas Polri pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan netralitas TNI ada pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004.
"Itu semua mengatur bagaimana kita dalam berpolitik. Bahkan, TNI Polri dalam penegasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 200 disebutkan TNI Polri itu tidak berpolitik. Tidak memilih dan dipilih," tuturnya menjelaskan.
Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso pada kesempatan itu menyampaikan agar tidak ada pihak yang mendekati dan menarik TNI ke ranah politik.
"Saya mengapresiasi langkah Bawaslu yang telah mengundang kami TNI, Polri, ASN, bagaimana netralitas pada Pemilu. Sengaja saya hadir sendiri, saya ingin menjelaskan langsung karena saya anggap forum ini sangat penting," paparnya.
Pihaknya juga mengajak semua pihak terkait untuk menguatkan sinergitas kepada stakeholder di wilayah masing-masing bersama mengawal proses pesta demokrasi Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Selain it berkomitmen mewujudkan Pemilu berjalan sesuai harapan.
"Tingkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi guna mengeliminir kerawanan agar tahapan pemilu dapat berjalan baik, jaga netralitas ASN, TNI Polri dalam Pemilu 2024 dan jaga persatuan dan kesatuan untuk NKRI," katanya menegaskan.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini dalam sosialisasi itu mengusulkan membentuk Posko bersama, apakah itu di KPU, Bawaslu, Kejaksaan, atau di tempat lain sebagai tempat yang tujuannya membahas atau mengevaluasi konsep, lebih cepat memprediksi permasalahan terkait faktor keamanan yang dapat menghambat jalannya Pemilu 2024.
"Institusi ini akan selalu diuji dalam tahun politik, dalam setiap Pemilu dengan karakteristik berbeda-beda. Tapi, ujian kita dalam problematika tetap sama, netralitas. Dalam situasi netralitas, kalau mau melihat politik kekerabatan dilihat dari tingkat lokal, cukup tinggi ujiannya," katanya saat sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di Makassar, Kamis.
Pihaknya berharap peran aparatur negara dapat saling menguatkan, dan saling berinteraksi. Sebab, momen seperti ini penting, karena dalam waktu dekat akan masuk tahapan krusial yaitu kampanye.
"Kampanye menguji netralitas, bukan hanya ASN, TNI Polri juga diuji. Netralitas penyelenggaraan Pemilu akan diuji oleh empat komponen yakni imparsial, keputusan politik, pengambilan kebijakan, dan konsep pelayanannya," tutur mantan anggota KPU Sulsel ini menekankan.
Menurut dia, biasanya tradisi suku masyarakat di Sulsel seperti Makassar, Bugis, Toraja hingga Mandar, akan saling mendukung ketika ada kandidat dari kalangan mereka maju menjadi salah satu calon baik itu kepala daerah, legislatif, hingga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
"Karena politik kekerabatan ini kemudian kadang kita luput dengan peraturan terkait netralitas dan itu ada aturannya," ungkap mantan Ketua AJI Makassar ini menekankan.
Dalam aturan netralitas ASN diatur Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan netralitas Polri pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan netralitas TNI ada pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004.
"Itu semua mengatur bagaimana kita dalam berpolitik. Bahkan, TNI Polri dalam penegasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 200 disebutkan TNI Polri itu tidak berpolitik. Tidak memilih dan dipilih," tuturnya menjelaskan.
Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso pada kesempatan itu menyampaikan agar tidak ada pihak yang mendekati dan menarik TNI ke ranah politik.
"Saya mengapresiasi langkah Bawaslu yang telah mengundang kami TNI, Polri, ASN, bagaimana netralitas pada Pemilu. Sengaja saya hadir sendiri, saya ingin menjelaskan langsung karena saya anggap forum ini sangat penting," paparnya.
Pihaknya juga mengajak semua pihak terkait untuk menguatkan sinergitas kepada stakeholder di wilayah masing-masing bersama mengawal proses pesta demokrasi Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Selain it berkomitmen mewujudkan Pemilu berjalan sesuai harapan.
"Tingkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi guna mengeliminir kerawanan agar tahapan pemilu dapat berjalan baik, jaga netralitas ASN, TNI Polri dalam Pemilu 2024 dan jaga persatuan dan kesatuan untuk NKRI," katanya menegaskan.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini dalam sosialisasi itu mengusulkan membentuk Posko bersama, apakah itu di KPU, Bawaslu, Kejaksaan, atau di tempat lain sebagai tempat yang tujuannya membahas atau mengevaluasi konsep, lebih cepat memprediksi permasalahan terkait faktor keamanan yang dapat menghambat jalannya Pemilu 2024.