Mamuju (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa seluruh program yang dilaksanakan organisasi perangkat darah (OPD) harus menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Setiap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bersentuhan langsung dengan masyarakat agar masyarakat merasakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," ujar Zudan di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan program OPD tersebut merujuk pada delapan tugas pembangunan daerah.
"OPD harus dapat lebih dekat dengan masyarakat, dan memaksimalkan program yang dilaksanakan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat," katanya.
Ia pun meminta agar OPD melaksanakan delapan tugas pembangunan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya, melakukan pengendalian inflasi yang mencapai 3,89 persen di Sulbar.
Kemudian menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang, dan menurunkan stunting yang mencapai 35 persen di Sulbar.
Selain itu, OPD juga diminta mempermudah izin investasi ekonomi, dan tidak menghabiskan anggaran APBD untuk perjalanan dinas yang tidak memiliki dampak bagi pembangunan.
Juga diminta memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah dan menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024, serta menjamin Kebebasan Beragama.
"Setiap OPD diwajibkan membuka diri bertemu masyarakat, dan OPD harus mampu menerima usulan dan masukan, serta mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat yang butuh pembangunan," katanya.
"Setiap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bersentuhan langsung dengan masyarakat agar masyarakat merasakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," ujar Zudan di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan program OPD tersebut merujuk pada delapan tugas pembangunan daerah.
"OPD harus dapat lebih dekat dengan masyarakat, dan memaksimalkan program yang dilaksanakan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat," katanya.
Ia pun meminta agar OPD melaksanakan delapan tugas pembangunan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya, melakukan pengendalian inflasi yang mencapai 3,89 persen di Sulbar.
Kemudian menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang, dan menurunkan stunting yang mencapai 35 persen di Sulbar.
Selain itu, OPD juga diminta mempermudah izin investasi ekonomi, dan tidak menghabiskan anggaran APBD untuk perjalanan dinas yang tidak memiliki dampak bagi pembangunan.
Juga diminta memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah dan menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024, serta menjamin Kebebasan Beragama.
"Setiap OPD diwajibkan membuka diri bertemu masyarakat, dan OPD harus mampu menerima usulan dan masukan, serta mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat yang butuh pembangunan," katanya.