Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan setempat melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) panel harga pangan sebagai bagian dari upaya menekan laju inflasi di daerah itu.
"Bimbingan teknis panel harga pangan ini dilaksanakan karena di setiap kabupaten, kami memiliki petugas yang memantau dan mendata harga pangan," kata Kepala Dinas Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Selasa.
Bimbingan teknis panel harga pangan yang bertujuan agar petugas di lapangan betul-betul mengambil data riil tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan Diskominfo Sulbar.
"Kita harap data ini menjadi patokan karena diambil sesuai kondisi yang ada di lapangan. Makanya, kita melibatkan berbagai instansi membawakan materi," ujarnya.
Melalui penguatan kepada para petugas tersebut, lanjut Abdul Waris Bestari, akan bisa dilihat persoalan harga pangan di lapangan.
Data yang dihimpun oleh petugas lapangan itu terlebih dahulu dipantau, jenis pangan mana yang harganya naik sehingga bisa dicarikan solusi penyelesaiannya.
"Seperti, kenaikan harga beras yang saat ini terjadi kita sudah tahu cara menyelesaikan karena stoknya masih ada," katanya.
Ia menyebut upaya lainnya dalam mengatasi kenaikan harga beras yakni penyaluran bantuan beras melalui program cadangan pangan pemerintah (CPP).
"Di Provinsi Sulbar sendiri, sudah disalurkan ke tiga kabupaten, yakni Mamuju, Polewali Mandar dan Kabupaten Majene," ujarnya.
Dinas Ketahanan Pangan Sulbar juga telah menyediakan website dan media sosial untuk menyajikan data harga pangan secara ril setiap harinya.
"Jadi, melalui website dan media sosial itu, masyarakat bisa memantau harga pangan di masing-masing daerah di Sulbar. Ini juga bagian instruksi Penjabat Gubernur agar kita ke lapangan dan sudah dilakukan saat ini," kata Abdul Waris Bestari.
"Bimbingan teknis panel harga pangan ini dilaksanakan karena di setiap kabupaten, kami memiliki petugas yang memantau dan mendata harga pangan," kata Kepala Dinas Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Selasa.
Bimbingan teknis panel harga pangan yang bertujuan agar petugas di lapangan betul-betul mengambil data riil tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan Diskominfo Sulbar.
"Kita harap data ini menjadi patokan karena diambil sesuai kondisi yang ada di lapangan. Makanya, kita melibatkan berbagai instansi membawakan materi," ujarnya.
Melalui penguatan kepada para petugas tersebut, lanjut Abdul Waris Bestari, akan bisa dilihat persoalan harga pangan di lapangan.
Data yang dihimpun oleh petugas lapangan itu terlebih dahulu dipantau, jenis pangan mana yang harganya naik sehingga bisa dicarikan solusi penyelesaiannya.
"Seperti, kenaikan harga beras yang saat ini terjadi kita sudah tahu cara menyelesaikan karena stoknya masih ada," katanya.
Ia menyebut upaya lainnya dalam mengatasi kenaikan harga beras yakni penyaluran bantuan beras melalui program cadangan pangan pemerintah (CPP).
"Di Provinsi Sulbar sendiri, sudah disalurkan ke tiga kabupaten, yakni Mamuju, Polewali Mandar dan Kabupaten Majene," ujarnya.
Dinas Ketahanan Pangan Sulbar juga telah menyediakan website dan media sosial untuk menyajikan data harga pangan secara ril setiap harinya.
"Jadi, melalui website dan media sosial itu, masyarakat bisa memantau harga pangan di masing-masing daerah di Sulbar. Ini juga bagian instruksi Penjabat Gubernur agar kita ke lapangan dan sudah dilakukan saat ini," kata Abdul Waris Bestari.