Makassar (ANTARA) - Sejumlah Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan menyikapi pengantar nota keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Provinsi.
"Kami meminta Pemprov Sulsel agar proyeksi pendapatan dan anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Perubahan harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Henny Latif dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Hal tersebut, menurut dia, karena masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target serta program yang terlaksana, tapi tidak dibayar pada APBD tahun 2022 sehingga berimplikasi pada utang. Pihaknya juga meminta agar memprioritaskan pelunasan utang kepada pihak ketiga dan hak keuangan pemerintah daerah kabupaten kota yang belum terbayar.
"Hal ini penting untuk memastikan kedepan postur anggaran kita lebih sehat dan tersistematis. Untuk pembahasan APBD Perubahan menjadi mementum untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem pembahasan dan penetapan APBD pokok maupun perubahan. Sehingga tradisi melakukan parsial anggaran dapat diminimalkan," katanya.
Berkaitan penyelesaian utang, Juru Bicara Fraksi PKS Ismail Bachtiar menyatakan belum melihat beberapa penjelasan penting terkait penyelesaian utang tersebut. Total nilai
utang Pemprov Sulsel sebesar Rp1,89 triliun lebih.
Selain itu, utang yang jatuh tempo akan dibebankan pada program atau kegiatan dalam APBD 2023, kata Ismail, sejauh ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Pemprov dalam nota keuangan untuk penyelesaian utang belanja dan transfer sebesar Rp1,07 triliun. Yakni Rp358 miliar utang belanja modal dan lainnya serta Rp720 miliar utang beban transfer ke Pemda sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang belum diserahkan.
"Kami melihat, pada nota keuangan perubahan APBD, Pemprov menganggarkan pendapatan pajak daerah Rp 4,9 triliun. Bila dihitung dari presentasi bagi hasil, maka setidaknya Pemprov memberikan hak, bagi hasil ke kabupaten kota sebesar Rp2,1 triliun, dihitung dari 11 bulan penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2022," ungkapnya.
Namun demikian, dengan kata lain Pemprov kurang menganggarkan belanja bagi hasil ke kabupaten kota sebesar Rp900 miliar yang dampaknya pemerintah memiliki hutang transfer sebesar itu. Bila dilihat historinya, dari 2021 hutang sebesar Rp600 miliar, disusul 2022 hutang sebesar Rp700 miliar, dan tahun ini berpotensi Rp900 miliar.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Januar Jaury juga meminta penjelasan detail atas upaya membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) penjabaran yang men-down grade Perda APBD 2023, apakah itu karena perintah refocusing atau menyadari rasional sanksi?. Berapa persen anggaran yang di-refocusing dan berapa persen yang dirasionalisasi.
Hal senada disampaikan dari Juru Bicara Fraksi PAN Usmaruddin setelah mencermati pengantar nota keuangan disampaikan Penjabat Gubernur Susel Bahtiar Baharuddin untuk komponen total APBD Pokok sebesar Rp10.133.086,208 atau mengalami sedikit kenaikan Rp129,5 juta lebih di APBD Perubahan sebesar Rp10.133.211.617,672.
Adapun proyeksi total belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp9.995.582.075,208 menjadi Rp10.116.271.228,510 atau mengalami kenaikan sebesar Rp120,6 juta lebih.
Dan untuk proyeksi pembiayaan daerah pada komponen penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah 20222 diproyeksikan sebesar Rp119,5 milar lebih. Sementara untuk proyeksi pengeluaran pembiayaan dari Rp137,5 miliar menurun menjadi Rp. 136,5 miliar.
Pihaknya akan mengoreksi komponen pendapatan daerah, komponen belanja daerah, baik proyeksi belanja modal, dan proyeksi Belanja Tak Terduga (BTT). Demikian halnya masukan terhadap belanja transfer, baik pada proyeksi belanja bagi hasil, maupun proyeksi pada belanja bantuan keuangan.
Juru Bicara Partai Golkar Rahman Pina menyampaikan secara kumulatif APBD-P diproyeksikan Rp10,133 triliun lebih yang terdiri dari PAD sebesar Rp5,75 triliun lebih mengalami penyesuaian sebesar Rp44,6 miliar dari target APBD Pokok. Selanjutnya, sektor pendapatan transfer Rp4,36 triliun lebih mengalami kenaikan Rp44,6 miliar lebih.
"Kami sampaikan kesulitan menuangkan tanggapan yang realistis karena nota pengantar keuangan APBD Perubahan 2023 tidak disertai dengan dokumen utama yang terperinci sebagai referensi,seharusnya sudah kami terima mendahului pengantar gubernur, mohon tanggapannya," papar Rahman.
Juru bicara Fraksi PPP Iman Fauzan juga meminta informasi terperinci dan tanggapan terkait carut marut mutasi dan demosi ASN Pemprov yang mendapat protes dari pihak yang merasa di rugikan. Pihaknya berharap ada langkah taktis Pj gubernur untuk menangani secara bijak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi.
"Kami meminta Pemprov Sulsel agar proyeksi pendapatan dan anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Perubahan harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Henny Latif dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Hal tersebut, menurut dia, karena masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target serta program yang terlaksana, tapi tidak dibayar pada APBD tahun 2022 sehingga berimplikasi pada utang. Pihaknya juga meminta agar memprioritaskan pelunasan utang kepada pihak ketiga dan hak keuangan pemerintah daerah kabupaten kota yang belum terbayar.
"Hal ini penting untuk memastikan kedepan postur anggaran kita lebih sehat dan tersistematis. Untuk pembahasan APBD Perubahan menjadi mementum untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem pembahasan dan penetapan APBD pokok maupun perubahan. Sehingga tradisi melakukan parsial anggaran dapat diminimalkan," katanya.
Berkaitan penyelesaian utang, Juru Bicara Fraksi PKS Ismail Bachtiar menyatakan belum melihat beberapa penjelasan penting terkait penyelesaian utang tersebut. Total nilai
utang Pemprov Sulsel sebesar Rp1,89 triliun lebih.
Selain itu, utang yang jatuh tempo akan dibebankan pada program atau kegiatan dalam APBD 2023, kata Ismail, sejauh ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Pemprov dalam nota keuangan untuk penyelesaian utang belanja dan transfer sebesar Rp1,07 triliun. Yakni Rp358 miliar utang belanja modal dan lainnya serta Rp720 miliar utang beban transfer ke Pemda sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang belum diserahkan.
"Kami melihat, pada nota keuangan perubahan APBD, Pemprov menganggarkan pendapatan pajak daerah Rp 4,9 triliun. Bila dihitung dari presentasi bagi hasil, maka setidaknya Pemprov memberikan hak, bagi hasil ke kabupaten kota sebesar Rp2,1 triliun, dihitung dari 11 bulan penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2022," ungkapnya.
Namun demikian, dengan kata lain Pemprov kurang menganggarkan belanja bagi hasil ke kabupaten kota sebesar Rp900 miliar yang dampaknya pemerintah memiliki hutang transfer sebesar itu. Bila dilihat historinya, dari 2021 hutang sebesar Rp600 miliar, disusul 2022 hutang sebesar Rp700 miliar, dan tahun ini berpotensi Rp900 miliar.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Januar Jaury juga meminta penjelasan detail atas upaya membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) penjabaran yang men-down grade Perda APBD 2023, apakah itu karena perintah refocusing atau menyadari rasional sanksi?. Berapa persen anggaran yang di-refocusing dan berapa persen yang dirasionalisasi.
Hal senada disampaikan dari Juru Bicara Fraksi PAN Usmaruddin setelah mencermati pengantar nota keuangan disampaikan Penjabat Gubernur Susel Bahtiar Baharuddin untuk komponen total APBD Pokok sebesar Rp10.133.086,208 atau mengalami sedikit kenaikan Rp129,5 juta lebih di APBD Perubahan sebesar Rp10.133.211.617,672.
Adapun proyeksi total belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp9.995.582.075,208 menjadi Rp10.116.271.228,510 atau mengalami kenaikan sebesar Rp120,6 juta lebih.
Dan untuk proyeksi pembiayaan daerah pada komponen penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah 20222 diproyeksikan sebesar Rp119,5 milar lebih. Sementara untuk proyeksi pengeluaran pembiayaan dari Rp137,5 miliar menurun menjadi Rp. 136,5 miliar.
Pihaknya akan mengoreksi komponen pendapatan daerah, komponen belanja daerah, baik proyeksi belanja modal, dan proyeksi Belanja Tak Terduga (BTT). Demikian halnya masukan terhadap belanja transfer, baik pada proyeksi belanja bagi hasil, maupun proyeksi pada belanja bantuan keuangan.
Juru Bicara Partai Golkar Rahman Pina menyampaikan secara kumulatif APBD-P diproyeksikan Rp10,133 triliun lebih yang terdiri dari PAD sebesar Rp5,75 triliun lebih mengalami penyesuaian sebesar Rp44,6 miliar dari target APBD Pokok. Selanjutnya, sektor pendapatan transfer Rp4,36 triliun lebih mengalami kenaikan Rp44,6 miliar lebih.
"Kami sampaikan kesulitan menuangkan tanggapan yang realistis karena nota pengantar keuangan APBD Perubahan 2023 tidak disertai dengan dokumen utama yang terperinci sebagai referensi,seharusnya sudah kami terima mendahului pengantar gubernur, mohon tanggapannya," papar Rahman.
Juru bicara Fraksi PPP Iman Fauzan juga meminta informasi terperinci dan tanggapan terkait carut marut mutasi dan demosi ASN Pemprov yang mendapat protes dari pihak yang merasa di rugikan. Pihaknya berharap ada langkah taktis Pj gubernur untuk menangani secara bijak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi.