Makassar (ANTARA) - Tim hukum pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad yang menggunakan akronim DiA membuka saluran komunikasi langsung atau hotline terkait pengaduan pelanggaran dan kecurangan selama proses Pilkada 2024.
"Kami membuka hotline pengaduan dipusatkan di nomor 0851-9155-1998 yang dapat dihubungi baik melalui telepon maupun aplikasi perpesanan WhatsApp (WA). Silahkan dilaporkan bila menemukan pelanggaran dan kecurangan," kata Juru Bicara paslon DIA Asri Tadda di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Ia menjelaskan hotline tersebut dibuka Tim Hukum DiA guna menampung laporan dari masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat proses pemungutan dan penghitungan suara atau pelanggaran kepemiluan lainnya selama tahapan pilkada.
Namun, terkait dengan laporan dan pengaduan yang disampaikan harap dilengkapi dengan bukti dan dokumentasi berupa foto, rekaman audio, dan video serta menyertakan detail lokasi dan waktu kejadian.
"Jadi, jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran kepemiluan, seperti politik uang, termasuk melibatkan ASN serta aparat keamanan, langsung kirimkan rekaman videonya, foto atau audionya ke nomor hotline di atas," tutur Asri menyarankan.
Untuk menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui hotline tersebut, kata Asri, Tim Hukum DiA telah menyiapkan penanggungjawab di setiap kabupaten/kota se-Sulsel.
"Tiap daerah kabupaten dan kota sudah ada anggota Tim Hukum DiA disiapkan mengawal laporan yang masuk. Khusus di Makassar, tim hukum akan sudah bersiap di setiap Kecamatan," katanya.
Pihaknya berharap dengan hadirnya hotline pengaduan kecurangan dan pelanggaran kepemiluan ini, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk menjaga Pilkada berjalan lancar dan damai, serta minim dari pelanggaran yang dapat merusak kualitas demokrasi.
"Danny-Azhar jauh-jauh hari sudah berkomitmen kuat mewujudkan Pilkada yang berkualitas, aman dan lancar, serta bersih dari segala macam praktek politik uang atau intimidasi. Kita ingin rakyat merdeka memilih pemimpin terbaik untuk daerah ini," ujarnya menambahkan.