Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menggandeng organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi melalui gerakan kemitraan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di daerah itu.
"Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan Pemilu 2024," kata Kepala Kesbangpol Sulbar Amri Ekasakti, di Mamuju, Rabu.
Gerakan kemitraan, kata Amri Ekasakti, adalah kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendukung dan memastikan kelancaran proses demokrasi dalam Pemilu 2024.
"Jadi melalui gerakan kemitraan ini, kita berharap kepada organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi untuk memainkan peran penting dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024," ujar Amri Ekasakti.
Ia menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dapat melakukan edukasi bagi pemilih dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, proses pemungutan suara, hak, dan kewajiban pemilih.
Organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam memainkan peran, lanjutnya, harus independen, netral, dan transparan untuk memastikan integritas pemilihan umum.
Dengan kontribusi mereka dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan pemantauan pelaksanaan pemilu, kata dia, maka organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dapat membantu menjaga proses demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dalam hasil Pemilu 2024.
"Tanpa bantuan teman-teman ormas, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri. Semoga adanya kemitraan ini bisa bersama-sama membantu program pemerintah," kata Amri Ekasakti.
Sementara itu, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar Nur Salim Ismail mengatakan dibutuhkan terbangunnya sinergi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.
"Semoga pemerintah bisa mendengar problem yang sedang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan kepemiluan," ujar Nur Salim Ismail.
Misalnya, kata Nur Salim Ismail, jika ada data yang ditemukan ormas terkait potensi-potensi konflik di setiap kabupaten, maka harus menjadi perhatian.
"Ini benar-benar dicermati sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kita ketahui masalahnya apa dan pola penyelesaiannya bisa dilakukan," jelas Nur Salim Ismail.
"Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan Pemilu 2024," kata Kepala Kesbangpol Sulbar Amri Ekasakti, di Mamuju, Rabu.
Gerakan kemitraan, kata Amri Ekasakti, adalah kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendukung dan memastikan kelancaran proses demokrasi dalam Pemilu 2024.
"Jadi melalui gerakan kemitraan ini, kita berharap kepada organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi untuk memainkan peran penting dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024," ujar Amri Ekasakti.
Ia menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dapat melakukan edukasi bagi pemilih dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, proses pemungutan suara, hak, dan kewajiban pemilih.
Organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam memainkan peran, lanjutnya, harus independen, netral, dan transparan untuk memastikan integritas pemilihan umum.
Dengan kontribusi mereka dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan pemantauan pelaksanaan pemilu, kata dia, maka organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dapat membantu menjaga proses demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dalam hasil Pemilu 2024.
"Tanpa bantuan teman-teman ormas, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri. Semoga adanya kemitraan ini bisa bersama-sama membantu program pemerintah," kata Amri Ekasakti.
Sementara itu, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar Nur Salim Ismail mengatakan dibutuhkan terbangunnya sinergi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.
"Semoga pemerintah bisa mendengar problem yang sedang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan kepemiluan," ujar Nur Salim Ismail.
Misalnya, kata Nur Salim Ismail, jika ada data yang ditemukan ormas terkait potensi-potensi konflik di setiap kabupaten, maka harus menjadi perhatian.
"Ini benar-benar dicermati sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kita ketahui masalahnya apa dan pola penyelesaiannya bisa dilakukan," jelas Nur Salim Ismail.