Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya mendorong peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di daerah itu.
"Indeks capaian SPBE Pemprov Sulbar perlu terus ditingkatkan karena kondisi SPBE saat ini masih pada kategori Cukup, dengan indeks 2,28," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula, di Mamuju, Jumat.
Mustari menyampaikan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE, yang diikuti para pejabat dan staf teknis pengelola SPBE dari 42 organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulbar
Pada forum tersebut, Mustari juga menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital untuk membangun ekosistem SPBE terintegrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang maju, terarah dan berkualitas.
Sementara Kepala Bidang Layanan e-Government Dikominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar selaku fasilitator teknis menuturkan, pelaksanaan evaluasi diperlukan untuk mengukur kepatuhan dan kemajuan SPBE di setiap OPD pada beberapa aspek.
Kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan dengan membagi kelompok diskusi ke dalam lima desk OPD, agar memungkinkan pendalaman yang lebih detail pada enam materi pembahasan, yaitu updating data arsitektur setiap OPD dan konfirmasi updating evidence penilaian SPBE OPD.
Kemudian, updating informasi aplikasi dari OPD untuk kebutuhan landing page, evaluasi pemanfaatan internet dan jaringan intra, pendataan talenta digital yang bersertifikat serta tugas OPD dalam pembangunan aplikasi dan permintaan domain.
Untuk mewujudkan target optimalisasi SPBE, kata Ridwan, Pemprov Sulbar telah membuat kebijakan 25 persen indikator prestasi kerja TPP 2024 mempersyaratkan setiap OPD harus memenuhi target penerapan SPBE sebagaimana ketentuan peraturan gubernur.
"Kebijakan ini cukup signifikan mempengaruhi atensi dan kinerja OPD untuk mengoptimalkan penerapan SPBE," kata Ridwan.
"Indeks capaian SPBE Pemprov Sulbar perlu terus ditingkatkan karena kondisi SPBE saat ini masih pada kategori Cukup, dengan indeks 2,28," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula, di Mamuju, Jumat.
Mustari menyampaikan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE, yang diikuti para pejabat dan staf teknis pengelola SPBE dari 42 organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulbar
Pada forum tersebut, Mustari juga menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital untuk membangun ekosistem SPBE terintegrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang maju, terarah dan berkualitas.
Sementara Kepala Bidang Layanan e-Government Dikominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar selaku fasilitator teknis menuturkan, pelaksanaan evaluasi diperlukan untuk mengukur kepatuhan dan kemajuan SPBE di setiap OPD pada beberapa aspek.
Kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan dengan membagi kelompok diskusi ke dalam lima desk OPD, agar memungkinkan pendalaman yang lebih detail pada enam materi pembahasan, yaitu updating data arsitektur setiap OPD dan konfirmasi updating evidence penilaian SPBE OPD.
Kemudian, updating informasi aplikasi dari OPD untuk kebutuhan landing page, evaluasi pemanfaatan internet dan jaringan intra, pendataan talenta digital yang bersertifikat serta tugas OPD dalam pembangunan aplikasi dan permintaan domain.
Untuk mewujudkan target optimalisasi SPBE, kata Ridwan, Pemprov Sulbar telah membuat kebijakan 25 persen indikator prestasi kerja TPP 2024 mempersyaratkan setiap OPD harus memenuhi target penerapan SPBE sebagaimana ketentuan peraturan gubernur.
"Kebijakan ini cukup signifikan mempengaruhi atensi dan kinerja OPD untuk mengoptimalkan penerapan SPBE," kata Ridwan.