Mamuju (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai membahas mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu 2024 sebagai bagian dari upaya pemetaan potensi kerawanan.
Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulbar Arham Syah di Mamuju, Senin, mengatakan pembahasan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu 2024 itu juga melibatkan pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan.
"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kerja teknis dalam penyelenggaraan pengawasan pada setiap tahapan pemilu," ujarnya.
Ia mengatakan pengawas pemilu di semua tingkatan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugasnya, termasuk terlibat aktif dalam pengawasan.
"Panwaslu kecamatan juga memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Menurut dia, setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat potensi pelanggaran yang perlu disikapi.
"Setiap tahapan pemilu selalu ada potensi dugaan pelanggaran pemilu yang harus diketahui dan diselesaikan," katanya.
Ia berharap Panwaslu Kecamatan berperan aktif dalam menyikapi berbagai potensi pelanggaran pemilu di wilayahnya masing-masing.
"Hal itu dimaksudkan agar pemilu dapat berlangsung aman, jujur damai serta lancar dengan mencegah setiap potensi pelanggaran yang dapat terjadi," katanya.
Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulbar Arham Syah di Mamuju, Senin, mengatakan pembahasan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu 2024 itu juga melibatkan pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan.
"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kerja teknis dalam penyelenggaraan pengawasan pada setiap tahapan pemilu," ujarnya.
Ia mengatakan pengawas pemilu di semua tingkatan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugasnya, termasuk terlibat aktif dalam pengawasan.
"Panwaslu kecamatan juga memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Menurut dia, setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat potensi pelanggaran yang perlu disikapi.
"Setiap tahapan pemilu selalu ada potensi dugaan pelanggaran pemilu yang harus diketahui dan diselesaikan," katanya.
Ia berharap Panwaslu Kecamatan berperan aktif dalam menyikapi berbagai potensi pelanggaran pemilu di wilayahnya masing-masing.
"Hal itu dimaksudkan agar pemilu dapat berlangsung aman, jujur damai serta lancar dengan mencegah setiap potensi pelanggaran yang dapat terjadi," katanya.