Makassar (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah daerah perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dapat mendata kebutuhan penyandang disabilitas secara tepat.
"Data itu penting, tapi tidak mudah untuk mengambil datanya. Jadi, perlu kerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan datanya," ujar Mensos dalam Panel Discussion II: Partnership for Disability Inclusion and Empowerment and Way Foward, Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 (AHLF) di Makassar, Rabu.
Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengetahui bagaimana kondisi penyandang disabilitas pada data serta ciri-cirinya. Sehingga, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dapat memberikan kebutuhan mereka secara spesifik.
Dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah diverifikasi pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan permakanan gratis bagi penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak berkeluarga.
Dari data tersebut, Mensos Risma juga dapat memberikan praktik baik menjadikan mereka wirausahawan dan memberikan subsidi yang diluncurkan pemerintah.
Baca juga: Mensos memaparkan praktik baik latih disabilitas berwirausaha di AHLF
Penyandang disabilitas yang menjadi wirausahawan diikutkan pada program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional), dan diberikan pelatihan membangun dan memasarkan produk UMKM secara daring setiap Sabtu dan Minggu.
Mensos Risma mengatakan pemerintah harus membantu para penyandang disabilitas dengan menyediakan peralatan penunjang hidup dan kemandirian mereka meski membutuhkan biaya yang tidak murah.
"Yang terpenting adalah memberikan motivasi, menjadikan mereka lebih percaya diri dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik," ujar dia.
"Data itu penting, tapi tidak mudah untuk mengambil datanya. Jadi, perlu kerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan datanya," ujar Mensos dalam Panel Discussion II: Partnership for Disability Inclusion and Empowerment and Way Foward, Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 (AHLF) di Makassar, Rabu.
Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengetahui bagaimana kondisi penyandang disabilitas pada data serta ciri-cirinya. Sehingga, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dapat memberikan kebutuhan mereka secara spesifik.
Dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah diverifikasi pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan permakanan gratis bagi penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak berkeluarga.
Dari data tersebut, Mensos Risma juga dapat memberikan praktik baik menjadikan mereka wirausahawan dan memberikan subsidi yang diluncurkan pemerintah.
Baca juga: Mensos memaparkan praktik baik latih disabilitas berwirausaha di AHLF
Penyandang disabilitas yang menjadi wirausahawan diikutkan pada program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional), dan diberikan pelatihan membangun dan memasarkan produk UMKM secara daring setiap Sabtu dan Minggu.
Mensos Risma mengatakan pemerintah harus membantu para penyandang disabilitas dengan menyediakan peralatan penunjang hidup dan kemandirian mereka meski membutuhkan biaya yang tidak murah.
"Yang terpenting adalah memberikan motivasi, menjadikan mereka lebih percaya diri dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik," ujar dia.