Mamuju (ANTARA) - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Subuki, Rabu menyampaikan, perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, belum terbiasa melakukan survei kepuasan masyarakat dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap kinerja penyelenggara pelayanan.
Kecuali kata Subuki, OPD yang terbiasa dievaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan-RB, misalnya Dinas PMPTSP, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan UPTD Samsat Kabupaten Mamuju.
"Jadi, melalui rapat koordinasi dan bimbingan ini, seluruh OPD pelayanan publik di Sulbar, dapat melakukan survei kepuasan masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat," ujar Subuki.
Sementara, Pejabat Analis Kebijakan Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rachmat yang menjadi narasumber pada kegiatan itu menyampaikan, OPD penyelenggara pelayanan harus mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat.
Hal itu kata Rachmat, diatur melalui Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penting dilakukan dalam instansi penyelenggara pelayanan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
"Untuk itu perlu ditindaklanjuti unsur-unsur yang membuat masyarakat pengguna layanan tidak puas, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja perlu diukur tingkat kepuasan pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anggota keluarganya," terang Rachmat.
Rapat koordinasi dan bimbingan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah itu diikuti OPD penyelenggara pelayanan publik, baik lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten serta anggota Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Sulbar.
Kegiatan itu dibuka Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Hamdani Hamdi.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Subuki, Rabu menyampaikan, perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, belum terbiasa melakukan survei kepuasan masyarakat dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap kinerja penyelenggara pelayanan.
Kecuali kata Subuki, OPD yang terbiasa dievaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan-RB, misalnya Dinas PMPTSP, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan UPTD Samsat Kabupaten Mamuju.
"Jadi, melalui rapat koordinasi dan bimbingan ini, seluruh OPD pelayanan publik di Sulbar, dapat melakukan survei kepuasan masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat," ujar Subuki.
Sementara, Pejabat Analis Kebijakan Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rachmat yang menjadi narasumber pada kegiatan itu menyampaikan, OPD penyelenggara pelayanan harus mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat.
Hal itu kata Rachmat, diatur melalui Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penting dilakukan dalam instansi penyelenggara pelayanan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
"Untuk itu perlu ditindaklanjuti unsur-unsur yang membuat masyarakat pengguna layanan tidak puas, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja perlu diukur tingkat kepuasan pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anggota keluarganya," terang Rachmat.
Rapat koordinasi dan bimbingan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah itu diikuti OPD penyelenggara pelayanan publik, baik lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten serta anggota Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Sulbar.
Kegiatan itu dibuka Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Hamdani Hamdi.