Makassar (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi digipay (digital payment) dalam rangka mewujudkan transparansi pembayaran belanja pemerintah.
Kepala Rudenim Makassar Alimuddin di Makassar, Kamis (12/10), mengatakan sosialisasi digital payment bentuk kesungguhan Rudenim Makassar untuk mendukung UMKM agar bisa berkembang melalui sarana pasar digital.
"Digital payment itu salah satu tujuannya untuk mewujudkan transparansi belanja pemerintah. Sosialisasi juga untuk mendukung UMKM agar berkembang melalui sarana pasar digital," ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, beberapa mitra UMKM Rudenim Makassar diundang untuk dibantu pendaftarannya di market place.
"Hal ini tentunya bermanfaat bagi mereka, karena produk yang mereka pasarkan akan dilihat oleh seluruh satker di Indonesia," katanya.
Selain itu, beberapa manfaat digipay juga dirasakan oleh satuan kerja, di antaranya adanya integrasi pengadaan, pembayaran, pelaporan dan perpajakan dan menghilangkan perilaku tidak jujur atau moral hazard karena proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Wahyu Dwi Aryadi dari KPPN 2 Makassar dalam paparannya menyebutkan bahwa digipay merupakan inovasi dengan menggandeng perbankan untuk mengembangkan sistem market place dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memprioritaskan UMKM sebagai vendor.
Beberapa UMKM yang hadir mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini, terlebih mereka dipandu langsung untuk mendaftar.
Kepala Rudenim Makassar Alimuddin di Makassar, Kamis (12/10), mengatakan sosialisasi digital payment bentuk kesungguhan Rudenim Makassar untuk mendukung UMKM agar bisa berkembang melalui sarana pasar digital.
"Digital payment itu salah satu tujuannya untuk mewujudkan transparansi belanja pemerintah. Sosialisasi juga untuk mendukung UMKM agar berkembang melalui sarana pasar digital," ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, beberapa mitra UMKM Rudenim Makassar diundang untuk dibantu pendaftarannya di market place.
"Hal ini tentunya bermanfaat bagi mereka, karena produk yang mereka pasarkan akan dilihat oleh seluruh satker di Indonesia," katanya.
Selain itu, beberapa manfaat digipay juga dirasakan oleh satuan kerja, di antaranya adanya integrasi pengadaan, pembayaran, pelaporan dan perpajakan dan menghilangkan perilaku tidak jujur atau moral hazard karena proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Wahyu Dwi Aryadi dari KPPN 2 Makassar dalam paparannya menyebutkan bahwa digipay merupakan inovasi dengan menggandeng perbankan untuk mengembangkan sistem market place dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memprioritaskan UMKM sebagai vendor.
Beberapa UMKM yang hadir mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini, terlebih mereka dipandu langsung untuk mendaftar.