Makassar (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli menyatakan dugaan keberpihakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) tertentu masih cukup tinggi terkait Pemilu 2024.
"Nah, yang banyak itu adalah indeks keberpihakan ASN terhadap beberapa Caleg yang akan bertarung dan juga partai politik," kata Mardiana Rusli di sela-sela apel siaga Operasi Mantap Brata di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Ia menjelaskan pada Pemilu 2019 lalu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulsel masuk kategori cukup besar.
Namun dalam konteks keamanan dan profesionalisme penyelenggara untuk Bawaslu RI dari data terakhir, Sulsel sudah tidak masuk dalam indeks kerawanan.
"Sejauh ini dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dari sisi profesional, kita tidak menemukan satu indikasi pelanggaran yang mengarah pada penyelenggara pemilu," tuturnya
Hanya saja, sehubungan dengan dugaan pelanggaran ASN tersebut terkait indeks keberpihakan bila melihat grafik terbaru terdapat 19 kasus. Sebanyak 11 kasus di Kota Pare-pare sementara berproses serta sisanya ada pula di Kabupaten Pinrang dan dimungkinkan akan ada penambahan.
"Kalau di total ada ASN, Kades, perangkat desa itu, kemungkinan ada 40-an lebih. Untuk di Kota Makassar masih dalam proses. Kita ini hanya sebatas merekomendasikan potensi terjadinya pelanggaran, tapi keputusan final ada di Komisi ASN, dan kita terus berkoordinasi dengan KASN," papar perempuan yang kerab disapa Ana Rusli itu.
Menurut dia, sejauh ini pola pengawasan pelanggaran pemilu masih bersifat tentatif, berbasis komunitas dan profesi serta bekerja sama dengan stakeholder untuk mengantisipasi dugaan pelanggaran di masa tahapan Pemilu 2024.
"Kita lebih banyak di pencegahan. Kita perkuat sosialisasi dulu, imbauan. (Soal medsos) memang itu aturannya, tapi belum ada laporannya. Kita telusuri jejak di media sosial dan itu berbasis aduan dan temuan," kata mantan Ketua AJI Makassar ini menekankan.
Guna mengantisipasi pergerakan dugaan pelanggaran melalui medsos, Bawaslu Sulsel telah bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi serta tim Cyber Crime dari Polda Sulsel.
Terkait Pemilu 2024, sebanyak 12.867 personil dari Satuan Tugas (Satgas) TNI dan Polri siap diturunkan dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan tahapan Pemilihan Umum serentak pada 14 Februari 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Hari ini operasi mulai dilaksanakan, ada berapa Satgas terlibat kurang lebih 1.700-an yang ikut di sini (apel siaga). Namun, secara serentak untuk secukupnya, untuk Polda Sulsel kurang lebih ada 7.000 personil terlibat, di Polresta ada 5.000 personil," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso di sela-sela apel siaga di lapangan Karebosi Makassar.
Saat ditanyakan ada berapa daerah zona rawan yang sudah terdeteksi, Boedi mengatakan semua dianggap rawan dan tidak ada yang tidak rawan. Meski demikian, pihaknya tidak memandang remeh dan tetap diantisipasi semua untuk kesiapsiagaan pengamanan.
"Untuk jumlah TPS seluruhnya sebanyak 26.357 di Sulsel. Untuk yang sangat rawan tidak ada. Tadi melihat dinamika di lapangan, karena belum diputuskan capres cawapres siapa, ini juga berpengaruh tingkat kerawanan daerah. Kemudian yang sangat rawan, nihil. Yang rawan 3.201 TPS yang kurang rawan 3.146 TPS," ujarnya.