Makassar (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Sulsel menanggapi imbauan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin agar 40 persen dana desa dipergunakan untuk budi daya pisang.
"Tujuan budi daya pisang yang disarankan Pj Gubernur Sulsel sebenarnya sangat mulia. Hanya, perlu dikoordinasikan dengan aparat desa sebelum program itu dicanangkan," kata Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Selasa.
Sebelumnya, Apdesi sempat melakukan aksi demonstrasi, namun akhirnya Pj Gubernur Sulsel dan pengurus Apdesi melakukan pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan dan persahabatan sebagai Keluarga Besar Sulsel.
Sri Rahayu mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel yang bersedia menerima dan berdialog dengan pengurus Apdesi, yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuan program budi daya pisang yang dicanangkan oleh Pemprov Sulsel melalui surat edaran dan imbauan 40 persen anggaran desa dialokasikan untuk budidaya pisang.
Dia juga mengakui bahwa Pj Gubernur Sulsel tulus untuk rakyat Sulsel. Langkah yang dilakukan Pj Gubernur Bahtiar sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan meminimalisir angka pengangguran di desa serta menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Sehingga, Apdesi berharap program prioritas Pj Gubernur Sulsel dapat dikoordinasikan secara intensif dengan aparat desa sehingga tujuan mulia ini berlangsung dengan baik.
Sementara, Pj Gubernur Bahtiar dalam pertemuan ini menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi dengan para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi.
Setelah berdialog, ia yakin, baik dirinya maupun Apdesi sama-sama memiliki komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulsel.
"Ke depan, kita sama-sama berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik sehingga seluruh program pengentasan kemiskinan bagi nelayan, petani dan peternak dipahami oleh para kepala desa," ujarnya.
Bahtiar juga tidak mempersoalkan suara kritis Apdesi sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat desa. Malah sebaliknya, ia mendorong suara kritis tersebut agar terus dipelihara untuk memastikan semua pihak konsisten membangun desa tanpa dilandasi kepentingan apapun.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini mengingatkan agar semua komponen masyarakat Sulsel jangan mau dihasut atau diadu domba demi menjaga suasana kondusif menuju Pemilu dan Pilkada Serentak yang damai dan aman.
Para kepala desa juga memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab untuk mengangkat derajat masyarakat agar lebih sejahtera, bahagia lahir dan batin.
Di akhir pertemuan, Apdesi membangun komitmen untuk selalu bersinergi dan siap mendukung Pemprov Sulsel dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. Apdesi juga memohon maaf jika ada kesalahpahaman.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina Apdesi Sulsel yang juga Anggota DPRD Sulsel Andi Irwandi, Kepala Dinas PMD Sulsel Muh Saleh, Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Muh Firda, Kepala Biro Pemerintahan Idham Khalid, dan sejumlah pejabat Pemprov lainnya.
"Tujuan budi daya pisang yang disarankan Pj Gubernur Sulsel sebenarnya sangat mulia. Hanya, perlu dikoordinasikan dengan aparat desa sebelum program itu dicanangkan," kata Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Selasa.
Sebelumnya, Apdesi sempat melakukan aksi demonstrasi, namun akhirnya Pj Gubernur Sulsel dan pengurus Apdesi melakukan pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan dan persahabatan sebagai Keluarga Besar Sulsel.
Sri Rahayu mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel yang bersedia menerima dan berdialog dengan pengurus Apdesi, yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuan program budi daya pisang yang dicanangkan oleh Pemprov Sulsel melalui surat edaran dan imbauan 40 persen anggaran desa dialokasikan untuk budidaya pisang.
Dia juga mengakui bahwa Pj Gubernur Sulsel tulus untuk rakyat Sulsel. Langkah yang dilakukan Pj Gubernur Bahtiar sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan meminimalisir angka pengangguran di desa serta menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Sehingga, Apdesi berharap program prioritas Pj Gubernur Sulsel dapat dikoordinasikan secara intensif dengan aparat desa sehingga tujuan mulia ini berlangsung dengan baik.
Sementara, Pj Gubernur Bahtiar dalam pertemuan ini menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi dengan para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi.
Setelah berdialog, ia yakin, baik dirinya maupun Apdesi sama-sama memiliki komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulsel.
"Ke depan, kita sama-sama berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik sehingga seluruh program pengentasan kemiskinan bagi nelayan, petani dan peternak dipahami oleh para kepala desa," ujarnya.
Bahtiar juga tidak mempersoalkan suara kritis Apdesi sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat desa. Malah sebaliknya, ia mendorong suara kritis tersebut agar terus dipelihara untuk memastikan semua pihak konsisten membangun desa tanpa dilandasi kepentingan apapun.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini mengingatkan agar semua komponen masyarakat Sulsel jangan mau dihasut atau diadu domba demi menjaga suasana kondusif menuju Pemilu dan Pilkada Serentak yang damai dan aman.
Para kepala desa juga memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab untuk mengangkat derajat masyarakat agar lebih sejahtera, bahagia lahir dan batin.
Di akhir pertemuan, Apdesi membangun komitmen untuk selalu bersinergi dan siap mendukung Pemprov Sulsel dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. Apdesi juga memohon maaf jika ada kesalahpahaman.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina Apdesi Sulsel yang juga Anggota DPRD Sulsel Andi Irwandi, Kepala Dinas PMD Sulsel Muh Saleh, Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Muh Firda, Kepala Biro Pemerintahan Idham Khalid, dan sejumlah pejabat Pemprov lainnya.