Makassar (ANTARA) - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menekankan kepada seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar melakukan akselerasi percepatan untuk memaksimalkan belanja daerah.
"Rapat ini merupakan rapat penerimaan raport, melihat sejauh mana capaian kinerja, sehingga dapat dilakukan akselerasi percepatan di dua bulan terakhir," ujarnya di Makassar, Kamis.
Fatmawati Rusdi mengapresiasi SKPD yang realisasi belanjanya berada di atas 60 persen karena termasuk dalam kategori tinggi. Sementara yang belum mencapai 60 atau masih di kisaran 40 persen, masih harus mengebut proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
Adapun beberapa SKPD yang mencapai 60 persen yakni, Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Kesra, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan (Disdik), Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Kecamatan Rappocini.
Sedangkan yang masih berada di kategori rendah atau di bawah 40 persen, diantaranya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman menyampaikan terkait upaya percepatan pencapaian visi misi Kota Makassar, di Tahun 2024 akan dilakukan pemangkasan anggaran, agar lebih rasional dan efektif. Salah satunya dengan meniadakan konsumsi makan siang dalam kegiatan rapat.
Selain itu, ia juga menyampaikan terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diberikan tepat waktu kepada SKPD yang masuk dalam kategori tinggi dan sedang sebagai bentuk apresiasi.
"Akan dilaporkan ke Wali Kota Makassar, bagaimana skemanya, agar tidak terjadi perlambatan. Tentunya kita menunggu DPA dari provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Untuk itu, seluruh kepala SKPD tidak dianjurkan meninggalkan Kota Makassar, kecuali sifatnya sangat mendesak," tuturnya.
Fatmawati Rusdi dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program APBD Kota Makassar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III itu mengaku optimistis jika belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai hingga akhir tahun.
"Rapat ini merupakan rapat penerimaan raport, melihat sejauh mana capaian kinerja, sehingga dapat dilakukan akselerasi percepatan di dua bulan terakhir," ujarnya di Makassar, Kamis.
Fatmawati Rusdi mengapresiasi SKPD yang realisasi belanjanya berada di atas 60 persen karena termasuk dalam kategori tinggi. Sementara yang belum mencapai 60 atau masih di kisaran 40 persen, masih harus mengebut proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
Adapun beberapa SKPD yang mencapai 60 persen yakni, Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Kesra, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan (Disdik), Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Kecamatan Rappocini.
Sedangkan yang masih berada di kategori rendah atau di bawah 40 persen, diantaranya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman menyampaikan terkait upaya percepatan pencapaian visi misi Kota Makassar, di Tahun 2024 akan dilakukan pemangkasan anggaran, agar lebih rasional dan efektif. Salah satunya dengan meniadakan konsumsi makan siang dalam kegiatan rapat.
Selain itu, ia juga menyampaikan terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diberikan tepat waktu kepada SKPD yang masuk dalam kategori tinggi dan sedang sebagai bentuk apresiasi.
"Akan dilaporkan ke Wali Kota Makassar, bagaimana skemanya, agar tidak terjadi perlambatan. Tentunya kita menunggu DPA dari provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Untuk itu, seluruh kepala SKPD tidak dianjurkan meninggalkan Kota Makassar, kecuali sifatnya sangat mendesak," tuturnya.
Fatmawati Rusdi dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program APBD Kota Makassar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III itu mengaku optimistis jika belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai hingga akhir tahun.