Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Lutim) Sulawesi Selatan tengah mengupayakan redistribusi atau pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada petani penggarap, sebanyak 1.100 bidang tanah di empat desa.
"Redistribusi tanah merupakan program pembagian tanah negara yang diberikan kepada para warga masyarakat yang telah memenuhi syarat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus ikut serta dalam memperkuat sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Sekretaris Daerah Lutim Bahri Suli melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Rabu.
Bahri juga yang membuka Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dalam Rangka Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023.
Pemkab Lutim akan melakukan redistribusi sebanyak 1.100 bidang tanah di empat desa dari 14 desa yang menjadi target tahun 2023.
Ia menyebutkan pada 2023 telah dilaksanakan redistribusi tahap pertama sebanyak 1.300 bidang tanah, dan rencana tahap kedua sebanyak 1.100 bidang tanah yang akan diserahkan kepada warga masyarakat sesuai pendataan di BPN Luwu Timur.
Selanjutnya, masih akan ada tahap lanjutan untuk redistribusi 3.825 bidang tanah di tahun 2023.
"Kami mengajak partisipasi aktif dari setiap pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, berdiskusi dan turut memberikan masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Ibrahim Nur memaparkan bahwasanya dari 14 desa yang menjadi target di tahun 2023, pada tahap kedua terdapat 4 desa yang disidangkan yaitu Desa Bantilang, Kecamatan Towuti sebanyak 435 bidang seluas 3.265.681 meter persegi untuk 336 Kepala Keluarga (KK).
Desa Matompi, Kecamatan Towuti sebanyak 250 bidang seluas 652.645 meter persegi untuk 216 KK.
Kemudian di Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti sebanyak 115 bidang seluas 380.823 meter persegi untuk 95 KK dan Desa Kawata, Kecamatan Towuti sebanyak 300 bidang seluas 3.530.336 meter persegi untuk 220 KK.
"Redistribusi tanah merupakan program pembagian tanah negara yang diberikan kepada para warga masyarakat yang telah memenuhi syarat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus ikut serta dalam memperkuat sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Sekretaris Daerah Lutim Bahri Suli melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Rabu.
Bahri juga yang membuka Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dalam Rangka Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023.
Pemkab Lutim akan melakukan redistribusi sebanyak 1.100 bidang tanah di empat desa dari 14 desa yang menjadi target tahun 2023.
Ia menyebutkan pada 2023 telah dilaksanakan redistribusi tahap pertama sebanyak 1.300 bidang tanah, dan rencana tahap kedua sebanyak 1.100 bidang tanah yang akan diserahkan kepada warga masyarakat sesuai pendataan di BPN Luwu Timur.
Selanjutnya, masih akan ada tahap lanjutan untuk redistribusi 3.825 bidang tanah di tahun 2023.
"Kami mengajak partisipasi aktif dari setiap pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, berdiskusi dan turut memberikan masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Ibrahim Nur memaparkan bahwasanya dari 14 desa yang menjadi target di tahun 2023, pada tahap kedua terdapat 4 desa yang disidangkan yaitu Desa Bantilang, Kecamatan Towuti sebanyak 435 bidang seluas 3.265.681 meter persegi untuk 336 Kepala Keluarga (KK).
Desa Matompi, Kecamatan Towuti sebanyak 250 bidang seluas 652.645 meter persegi untuk 216 KK.
Kemudian di Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti sebanyak 115 bidang seluas 380.823 meter persegi untuk 95 KK dan Desa Kawata, Kecamatan Towuti sebanyak 300 bidang seluas 3.530.336 meter persegi untuk 220 KK.