Makassar (ANTARA) - Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari melantik dan mengambil sumpah anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Andi Ian Kurniawan Latanro menggantikan Andi Azizah Irmawahyuni sebagai anggota dewan periode 2019-2024.
"Hari ini, saya sebagai Ketua DPRD Sulsel memandu pengambilan sumpah sebagai pengganti antar waktu saudara sebagai anggota DPRD Sulsel untuk sisa masa jabatan 2019-2024," kata Andi Ina dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis.
Selanjutnya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, Tata Tertib DPRD Sulsel yakni sebelum memangku jabatan sebagai anggota DPRD Sulsel terlebih dahulu mengucapkan sumpah.
Andi Ina mengucapkan selamat datang kepada Andi Ian Latanro dan berharap dapat mengemban tugas dengan baik di sisa masa jabatan hingga 2024.
"Saya atas nama pimpinan menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di gedung yang terhormat ini," paparnya.
Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel, kata dia, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Andi Azizah Irma Wahyudiati atas segala pengabdian, kerja keras, curahan tenaga dan buah pikirannya selama menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel.
Selanjutnya, berdasarkan surat dari pimpinan Fraksi Demokrat nomor .37/FPD/10/2023 ter tanggal 25 Oktober 2023 perihal penyampaian kedudukan Andi Ian Kurniawan Latanro di fraksi dan alat kelengkapan dewan sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat dan duduk di Komisi D serta anggota Bapemperda DPRD Sulsel.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Haidar Madjid mengatakan secara otomatis komposisi di Fraksi Demokrat juga berubah. Untuk posisi Sekretaris Fraksi sepakat menunjuk Rismawati Kadir Nyampa, pengganti Andi Irma.
"Mudah-mudahan pengambilan sumpah saudara Ian Latanro, insya Allah dengan lengkapnya Fraksi Demokrat di DPRD Sulsel ini akan mengoptimalkan kinerja kita secara keseluruhan," paparnya menambahkan.
Ian Lantanro usai dilantik menuturkan akan cepat menyesuaikan di sisa masa jabatan sembilan bulan untuk bekerja maksimal bersama pemerintah daerah dalam hal pembahasan utamanya membahas APBD Pokok 2024.