Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqn, mengimbau Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan Program Penurunan Stunting.
"Dana bantuan pusat ini terbagi atas dua sektor, yaitu DAK Fisik dan BOKB yang disalurkan BKKBN kepada Pemerintah daerah untuk mendukung operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting," kata Shodiqin dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, total alokasi BOKB meningkat dari Rp117 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp165 miliar pada tahun 2024, sehingga kita berharap dapat dipergunakan secara optimal oleh daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Kenaikan yang tadinya diharapkan signifikan tidak bisa dialokasikan karena rendahnya serapan BOKB TA 2021 dan TA 2022," katanya.
"Sementara alokasi perdaerah TA 2023 sangat variatif sesuai dengan target kinerja 2024 dan serapan tahun sebelumnya," ungkap Shodiqin.
Lebih lanjut shodiqin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan tim perencana dan pengendali DAK yang ada di daerah dalam menyusun usulan kegiatan sesuai arah kebijakan pemerintah dengan melengkapi readiness kriteria melalui aplikasi Krisna.
Ketua Tim Kerja Pengelola Perencanaan Program dan Anggaran, Zaitun Faridah mengatakan, Bantuan DAK Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat dimanfaatkan dengan mensinergikan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan melalaui APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB diikuti peserta Kasubag Program Perencanaan dari 24 Kabupaten Kota dan Tim Pengendali DAK Provinsi Sulsel.
"Dana bantuan pusat ini terbagi atas dua sektor, yaitu DAK Fisik dan BOKB yang disalurkan BKKBN kepada Pemerintah daerah untuk mendukung operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting," kata Shodiqin dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, total alokasi BOKB meningkat dari Rp117 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp165 miliar pada tahun 2024, sehingga kita berharap dapat dipergunakan secara optimal oleh daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Kenaikan yang tadinya diharapkan signifikan tidak bisa dialokasikan karena rendahnya serapan BOKB TA 2021 dan TA 2022," katanya.
"Sementara alokasi perdaerah TA 2023 sangat variatif sesuai dengan target kinerja 2024 dan serapan tahun sebelumnya," ungkap Shodiqin.
Lebih lanjut shodiqin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan tim perencana dan pengendali DAK yang ada di daerah dalam menyusun usulan kegiatan sesuai arah kebijakan pemerintah dengan melengkapi readiness kriteria melalui aplikasi Krisna.
Ketua Tim Kerja Pengelola Perencanaan Program dan Anggaran, Zaitun Faridah mengatakan, Bantuan DAK Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat dimanfaatkan dengan mensinergikan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan melalaui APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB diikuti peserta Kasubag Program Perencanaan dari 24 Kabupaten Kota dan Tim Pengendali DAK Provinsi Sulsel.