Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyosialisasikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Kegiatan ini merupakan forum penting untuk memberikan pemahaman terhadap Arah Kebijakan APBD Tahun 2024, menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Salehuddin, dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan Sulsel merupakan salah satu daerah yang pertama melakukan sosialisasi Permendagri ini.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri tersebut. Ada beberapa yang berubah, termasuk mandatori kesehatan.
"Sosialisasi ini diharapkan menyamakan persepsi terhadap Permendagri yang baru terbit. Karena ada beberapa yang berubah," sebutnya.
Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan arahan dan pokok-pokok pikiran terkait Permendagri itu. Ia meminta penganggaran disinergikan dan diselaraskan antara provinsi dan kabupaten/ kota. APBD diharapkan menjadi alat pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tantangannya bagaimana APBD kita sinergikan, apa yang ingin kita lakukan untuk 9,3 juta penduduk yang ada di Sulsel," katanya.
Berdasarkan data BPS, perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp165,05 triliun dan Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (y-on-y).
Penduduk dunia saat ini berjumlah 8 miliar. Kemiskinan menjadi persoalan utama, termasuk di Indonesia. Sehingga sebagai penjabat gubernur, ia mendorong agar pendapatan masyarakat dapat bertambah.
Dengan anggaran yang terbatas fokus pada yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Ia pun fokus pada tiga sektor pertanian, peternakan dan kelautan-perikanan.
"Kelihatannya pekerjaan besarnya peternakan, pertanian dan perikanan. Unit-unit lainnya tetap, saling bertautan dan ini menjadi satu orkestra kerja program meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan kekuatan ada dengan seefektif mungkin," jelasnya.
Ia pun melihat di Sulsel ada hal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu memanfaatkan air dengan baik.
"Sungai-sungai kita banyak dan penampungan air yang tidak digunakan. Mestinya dipompa, dikeluarkan untuk digunakan. Dengan begitu tidak perlu menunggu El-Nino selesai, air sudah ada di tempat tertentu," ujarnya.
Kegiatan ini merupakan forum penting untuk memberikan pemahaman terhadap Arah Kebijakan APBD Tahun 2024, menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Salehuddin, dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan Sulsel merupakan salah satu daerah yang pertama melakukan sosialisasi Permendagri ini.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri tersebut. Ada beberapa yang berubah, termasuk mandatori kesehatan.
"Sosialisasi ini diharapkan menyamakan persepsi terhadap Permendagri yang baru terbit. Karena ada beberapa yang berubah," sebutnya.
Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan arahan dan pokok-pokok pikiran terkait Permendagri itu. Ia meminta penganggaran disinergikan dan diselaraskan antara provinsi dan kabupaten/ kota. APBD diharapkan menjadi alat pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tantangannya bagaimana APBD kita sinergikan, apa yang ingin kita lakukan untuk 9,3 juta penduduk yang ada di Sulsel," katanya.
Berdasarkan data BPS, perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp165,05 triliun dan Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (y-on-y).
Penduduk dunia saat ini berjumlah 8 miliar. Kemiskinan menjadi persoalan utama, termasuk di Indonesia. Sehingga sebagai penjabat gubernur, ia mendorong agar pendapatan masyarakat dapat bertambah.
Dengan anggaran yang terbatas fokus pada yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Ia pun fokus pada tiga sektor pertanian, peternakan dan kelautan-perikanan.
"Kelihatannya pekerjaan besarnya peternakan, pertanian dan perikanan. Unit-unit lainnya tetap, saling bertautan dan ini menjadi satu orkestra kerja program meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan kekuatan ada dengan seefektif mungkin," jelasnya.
Ia pun melihat di Sulsel ada hal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu memanfaatkan air dengan baik.
"Sungai-sungai kita banyak dan penampungan air yang tidak digunakan. Mestinya dipompa, dikeluarkan untuk digunakan. Dengan begitu tidak perlu menunggu El-Nino selesai, air sudah ada di tempat tertentu," ujarnya.