Ambon (ANTARA Sulsel) - Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Ambon mendapat alokasi Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 736 orang.
"Ke-736 orang itu dianggarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat dan dialokasikan melalui Bawaslu Provinsi Maluku," kata Ketua Panwaslu Kota Ambon Paulus Titaley di Ambon, Selasa.
Menurutnya, ratusan PPL tersebut sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk nantinya bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa dan kelurahan.
"Kami sudah membuat SK sesuai intruksi Bawaslu Provinsi Maluku," kata Paulus.
Dikatakan bahwa PPL yang akan ditempatkan di setiap desa dan kelurahan sesuai aturan KPU berjumlah satu sampai lima orang, tetapi ada pertimbangan PPL yang direkrut disesuaikan dengan jumlah TPS.
"Jumlah TPS Pemilu Legislatif di Kota Ambon sebanyak 736 buah dan masing-masing menempatkan satu orang PPL," ujarnya.
Ia mengatakan TPS Pemilu Legislatif dan PPL jumlahnya tidak sama dengan TPS maupun PPL Pilpres begitu juga penghitungan biayanya.
"TPS, PPL dan biaya untuk Pilpres akan dihitung sendiri setelah Pemilu Legislatif," kata Paulus.
Menyinggung pembekalan terhadap ratusan PPL tersebut, Paulus mengatakan belum dilakukan karena untuk kegiatan peningkatan kapasitas PPL diperlukan alokasi anggaran.
"Alokasi anggaran untuk kegiatan pembekalan peningkatan kapasitas harus disesuaikan dengan jumlah PPL tersebut. Kami belum lakukan pembekalan karena masih menunggu anggaran," ujarnya.
Paulus mengakui bahwa tidak memiliki kewenangan untuk menghitung anggaran pembekalan PPL.
"Kami tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan anggaran pembekalan PPL, karena itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. Kami hanya sebagai pelaksana dan kalau anggaran sudah ada kami segera laksanakan," ujarnya.
Paulus mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan KPU PPL melakukan pengawasan pada seluruh tahapan, tetapi karena SK baru keluar dan belum disampaikan kepada masing-masing PPL sehingga belum efektif.
"Ke-736 orang itu dianggarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat dan dialokasikan melalui Bawaslu Provinsi Maluku," kata Ketua Panwaslu Kota Ambon Paulus Titaley di Ambon, Selasa.
Menurutnya, ratusan PPL tersebut sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk nantinya bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa dan kelurahan.
"Kami sudah membuat SK sesuai intruksi Bawaslu Provinsi Maluku," kata Paulus.
Dikatakan bahwa PPL yang akan ditempatkan di setiap desa dan kelurahan sesuai aturan KPU berjumlah satu sampai lima orang, tetapi ada pertimbangan PPL yang direkrut disesuaikan dengan jumlah TPS.
"Jumlah TPS Pemilu Legislatif di Kota Ambon sebanyak 736 buah dan masing-masing menempatkan satu orang PPL," ujarnya.
Ia mengatakan TPS Pemilu Legislatif dan PPL jumlahnya tidak sama dengan TPS maupun PPL Pilpres begitu juga penghitungan biayanya.
"TPS, PPL dan biaya untuk Pilpres akan dihitung sendiri setelah Pemilu Legislatif," kata Paulus.
Menyinggung pembekalan terhadap ratusan PPL tersebut, Paulus mengatakan belum dilakukan karena untuk kegiatan peningkatan kapasitas PPL diperlukan alokasi anggaran.
"Alokasi anggaran untuk kegiatan pembekalan peningkatan kapasitas harus disesuaikan dengan jumlah PPL tersebut. Kami belum lakukan pembekalan karena masih menunggu anggaran," ujarnya.
Paulus mengakui bahwa tidak memiliki kewenangan untuk menghitung anggaran pembekalan PPL.
"Kami tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan anggaran pembekalan PPL, karena itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. Kami hanya sebagai pelaksana dan kalau anggaran sudah ada kami segera laksanakan," ujarnya.
Paulus mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan KPU PPL melakukan pengawasan pada seluruh tahapan, tetapi karena SK baru keluar dan belum disampaikan kepada masing-masing PPL sehingga belum efektif.
"Kami belum bertatap muka dengan PPL tersebut, terutama untuk memberikan pembekalan peningkatan kapasitas, karena anggaran belum ada," ujarnya. Farochah