Makassar (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad mengungkap hasil Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) bahwa media sosial (medsos) masuk kategori rawan dan patut diwaspadai dalam penyebaran informasi serta menjadi satu tantangan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
"Jika mencermati hasil pemetaan IKP pada penggunaan media sosial sebagai ruang kampanye, maka ada tiga bentuk isi atau konten yang dianggap berpotensi merusak kualitas demokrasi dan pemilu kita, yakni penyebaran ujaran kebencian, informasi hoaks dan politisasi SARA yang berdampak pada pembelahan di masyarakat," ungkap Saiful di Makassar, Kamis.
Menurut dia, ketiga bentuk isi atau konten tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ruang media sosial sebagai ruang publik yang dianggap efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau banyak kalangan.
Pihaknya berharap medsos dimanfaatkan dengan baik untuk menyebarkan informasi yang konstruktif dengan nilai-nilai kebaikan serta kebermanfaatan bersama sebagai warga bangsa untuk selalu dikedepankan.
"Jika ujaran kebencian, politisasi SARA dan penyebaran hoaks mewarnai informasi dan pemberitaan di media sosial dan dikonsumsi oleh publik di masa kampanye, maka dampaknya bukan hanya pada tergerusnya kualitas demokrasi kita," katanya menekankan.
Selain itu, akan berdampak pada persatuan, kohesitas masyarakat bangsa dan pada ujungnya pembelahan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Inilah yang di khawatirkan bersama.
Oleh karena itu, Bawaslu telah meluncurkan IKP Tematik terkait kerawanan di media sosial agar menjadi perhatian bersama, dan secara bersama-sama di lakukan pencegahan.
Guna menangkal itu, Bawaslu Sulsel telah menggandeng pengelola platform media sosial, komunitas masyarakat anti hoaks, seperti Mafindo, Pesat, Cek Fakta, serta instansi terkait dan serta pengelola dan pekerja media pemberitaan.
Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Tematik pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah serentak 2024, kolaborasi multi pihak sebagai kunci konter kampanye bermuatan SARA, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial di Kota Bogor, Jawa Barat.
Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, penetrasi internet mencapai 215,6 juta atau 78,19 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Mayoritas penggunan internet aktif mengakses media sosial seperti Youtube (65,41%), Facebook (60,24%), Instagram (30,51%) dan Tiktok (26,80%).
Selain itu, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media chat. Tercatat, 98,63 persen menggunakan Whatsapp, 46 persen pengguna facebook messenger, 12,91 persen pengguna telegram, dan 10,72 persen aktif menggunakan direct message di Instagram.
Secara umum DKI Jakarta merupakan provinsi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan baik adanya kampanye bermuatan SARA, hoax, dan ujaran kebencian di medsos sebesar 75 persen, disusul Maluku Utara 36,11 persen, Kepulauan Bangka Belitung 34,03 persen, Jawa Barat 11,11 persen, Kalimantan Selatan dan Gorontalo 0,89 persen.
"Jika mencermati hasil pemetaan IKP pada penggunaan media sosial sebagai ruang kampanye, maka ada tiga bentuk isi atau konten yang dianggap berpotensi merusak kualitas demokrasi dan pemilu kita, yakni penyebaran ujaran kebencian, informasi hoaks dan politisasi SARA yang berdampak pada pembelahan di masyarakat," ungkap Saiful di Makassar, Kamis.
Menurut dia, ketiga bentuk isi atau konten tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ruang media sosial sebagai ruang publik yang dianggap efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau banyak kalangan.
Pihaknya berharap medsos dimanfaatkan dengan baik untuk menyebarkan informasi yang konstruktif dengan nilai-nilai kebaikan serta kebermanfaatan bersama sebagai warga bangsa untuk selalu dikedepankan.
"Jika ujaran kebencian, politisasi SARA dan penyebaran hoaks mewarnai informasi dan pemberitaan di media sosial dan dikonsumsi oleh publik di masa kampanye, maka dampaknya bukan hanya pada tergerusnya kualitas demokrasi kita," katanya menekankan.
Selain itu, akan berdampak pada persatuan, kohesitas masyarakat bangsa dan pada ujungnya pembelahan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Inilah yang di khawatirkan bersama.
Oleh karena itu, Bawaslu telah meluncurkan IKP Tematik terkait kerawanan di media sosial agar menjadi perhatian bersama, dan secara bersama-sama di lakukan pencegahan.
Guna menangkal itu, Bawaslu Sulsel telah menggandeng pengelola platform media sosial, komunitas masyarakat anti hoaks, seperti Mafindo, Pesat, Cek Fakta, serta instansi terkait dan serta pengelola dan pekerja media pemberitaan.
Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Tematik pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah serentak 2024, kolaborasi multi pihak sebagai kunci konter kampanye bermuatan SARA, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial di Kota Bogor, Jawa Barat.
Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, penetrasi internet mencapai 215,6 juta atau 78,19 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Mayoritas penggunan internet aktif mengakses media sosial seperti Youtube (65,41%), Facebook (60,24%), Instagram (30,51%) dan Tiktok (26,80%).
Selain itu, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media chat. Tercatat, 98,63 persen menggunakan Whatsapp, 46 persen pengguna facebook messenger, 12,91 persen pengguna telegram, dan 10,72 persen aktif menggunakan direct message di Instagram.
Secara umum DKI Jakarta merupakan provinsi memiliki tingkat kerawanan paling tinggi berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan baik adanya kampanye bermuatan SARA, hoax, dan ujaran kebencian di medsos sebesar 75 persen, disusul Maluku Utara 36,11 persen, Kepulauan Bangka Belitung 34,03 persen, Jawa Barat 11,11 persen, Kalimantan Selatan dan Gorontalo 0,89 persen.