Mamuju (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pengucapan ikrar sekaligus penandatanganan pakta integritas netralitas aparatur sipil negara dan non-ASN pada Pemilu 2024.
Pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN dan non-ASN tersebut dipimpin langsung Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis dan diikuti para pejabat eselon III, pejabat fungsional ahli muda serta seluruh ASN dan non-ASN DPM-PTSP Sulbar.
"Hari ini, kami menandatangani pakta integritas dan pengucapan ikrar terkait netralitas ASN dan non-ASN lingkup DPM-PTSP Sulbar," kata Habibi Azis di Mamuju, Senin.
Ikrar netralitas ASN dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 tersebut, yaitu menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan non-ASN di DPM-PTSP Sulbar dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.
Menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan non-ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, lanjut Azis, DPM-PTSP dituntut menjunjung tinggi integritas sebagai wujud implementasi netralitas ASN dan non-ASN dengan memberikan layanan secara profesional.
Ia menegaskan seluruh aparat DPM-PTSP dilarang keras ikut terlibat dalam politik praktis.
"Jika nanti terbukti secara akurat terlibat, maka akan dilaporkan untuk diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan dengan sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas Habibi Azis.
Ia berharap semua pegawai di DPM-PTSP agar mengambil bagian mensukseskan Pemilu 2024, wajib menggunakan hak pilihnya, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial dan menciptakan suasana pesta demokrasi yang kondusif.
"Karena kita sebagai ASN, peranan semua lapisan masyarakat akan menentukan nasib bangsa dan negara kita lima tahun ke depan," ujarnya.
Pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN dan non-ASN tersebut dipimpin langsung Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis dan diikuti para pejabat eselon III, pejabat fungsional ahli muda serta seluruh ASN dan non-ASN DPM-PTSP Sulbar.
"Hari ini, kami menandatangani pakta integritas dan pengucapan ikrar terkait netralitas ASN dan non-ASN lingkup DPM-PTSP Sulbar," kata Habibi Azis di Mamuju, Senin.
Ikrar netralitas ASN dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 tersebut, yaitu menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan non-ASN di DPM-PTSP Sulbar dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.
Menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan non-ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, lanjut Azis, DPM-PTSP dituntut menjunjung tinggi integritas sebagai wujud implementasi netralitas ASN dan non-ASN dengan memberikan layanan secara profesional.
Ia menegaskan seluruh aparat DPM-PTSP dilarang keras ikut terlibat dalam politik praktis.
"Jika nanti terbukti secara akurat terlibat, maka akan dilaporkan untuk diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan dengan sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas Habibi Azis.
Ia berharap semua pegawai di DPM-PTSP agar mengambil bagian mensukseskan Pemilu 2024, wajib menggunakan hak pilihnya, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial dan menciptakan suasana pesta demokrasi yang kondusif.
"Karena kita sebagai ASN, peranan semua lapisan masyarakat akan menentukan nasib bangsa dan negara kita lima tahun ke depan," ujarnya.