Makassar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akhirnya menyepakati pengesahan dan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2024 sebesar Rp10,03 triliun.
"Kita bersyukur penetapan APBD ini ditetapkan lebih awal, harapannya realisasi anggaran lebih cepat dan tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan di Sulsel," ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Selasa.
Penetapan APBD tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi dan gerakan cepat Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk mempercepat proses pengesahan anggaran sesuai aturan yang ada.
"Ini gerak cepat untuk penetapan APBD Pokok. Alhamdulillah, tercepat, selama ini APBD ditetapkan di ujung waktu bahkan sampai tengah malam, tapi sekarang di awal bulan," tutur legislator tiga priode ini menekankan.
Ia menyebutkan dalam besaran APBD tersebut pihaknya telah memprioritaskan untuk alokasi pada pembayaran kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena bentuk kepedulian dan perhatian mereka.
"Terpenting TPP naik, ini bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov dan DPRD sehingga perlu dipenuhi. Menjadi hal penting TPP pegawai, dana Pemilu dan Pilkada, dan lainnya menjadi kewajiban.
"Oleh karena itu kegiatan bisa langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan, perhatian terhadap inflasi, stunting. Kita apresiasi Pj gubernur atas kepemimpinannya dan sama-sama kita bahas dan tetapkan," kata Ina menambahkan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Irwan Hamid menyebutkan, untuk rincian pendapatan daerah atau APBD Pokok 2024, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Ranperda APBD tahun anggaran 2024 sebelum pembahasan sebesar Rp6,1 triliun lebih.
"Tetapi setelah pembahasan berkurang sebesar Rp674,9 miliar lebih. Jadi, jumlah PAD setelah pembahasan sebesar Rp5,4 miliar lebih," kata Irwan menambahkan.